PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK :Survei pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dilihat dari Persepsi Wajib Pajak - Sugiharti, Harpa (2013)
Sejak akhir tahun 1983, pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan menggantikam dominasi penerimaan Negara dari penjualan minyak dan gas bumi. Tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program reformasi administrasi perpajakan modern yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut meliputi restruktur organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan Good Governance. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan wajib. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan melibatkan 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah kota Bandung. Data penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan tingkat kepatuhan wajib pajak berupa data primer yaitu melalui kuesioner yang disebar pada 395 responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik yaitu Korelasi Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan pada KPP Pratama wilayah kota Bandung sudah berjalan dengan baik, termasuk kedalam kategori tinggi. Sedangkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama wilayah kota Bandung, termasuk dalam kategori sedang. Sistem Administrasi Perpajakan Modern hanya memiliki variabilitas sebesar 26,5% terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama wilayah kota Bandung, sedangkan sisanya yaitu 74,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Kata Kunci: Sistem Admiistrasi Perpajakan Modern, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Since the late 1983, the tax become the main source of financing development, replacing the domination of oil and gas resources. In 2002, the General Directorate of Taxation launched a modern tax administration reform program that aimed to increase the level of tax obligation. Modernization is conducted by the Directorate General of Taxes include the organizational restructuring, completing of business processes through the use of information and communication technology, improving human resource management and the implementation of good governance. According to those, the study was aims to examine the effect of the application of modern tax administration system to the level of compliance required. This study uses a survey involving 5 Tax Office Pratama in Bandung region. The data adoption of modern tax administration system and the level of tax compliance in the form of primary data through questionnaires distributed to 395 respondents. Data were analyzed using descriptive analysis and statistical analysis of the Product Moment Correlation. The results showed that the implementation of a modern tax administration system that applied to the city of Bandung KPP has been running well, including into the high category. Meanwhile, the level of compliance of corporate taxpayers in the city of Bandung KPP region, included in middle rate category. Modern Tax Administration system only has a variability of 26.5% of the level of tax compliance in the city of Bandung KPP, while the remain 74.5% has explained by other variables outside the research model. Key words: Modern Taxes Administration System, Taxpayers' Level Of Compliance