DARI DEKLARASI DJUANDA KE WAWASAN NUSANTARA : PERANAN MOCHTAR KUSUMAATMADJA DALAM MENCAPAI KEDAULATAN WILAYAH LAUT INDONESIA 1957-1982 - Nurhidayati, Nida (2016)
Masalah utama yang dikaji dalam skripsi ini adalah "Bagaimana Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia (1957-1982)?". Masalah utama tersebut terbagi ke dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu: (1).Bagaimana latar belakang kehidupan Mochtar Kusumaatmadja? (2).Bagaimana gagasan Mochtar Kusumaatmadja mengenai kedaulatan wilayah laut Indonesia? (3).Bagaimana peran Mochtar sebelum menjadi Menteri dan setelah menjadi Menteri Luar Negeri dalam berbagai diplomasi guna mencapai kedaulatan laut Indonesia (1957-1982)? (4).Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi Mochtar Kusumaatmadja dalam berbagai diplomasi guna mencapai kedaulatan laut Indonesia (1957-1982)? (5).Hal apa saja yang menjadi faktor keberhasilan Mochtar Kusumaatmadja dalam berbagai diplomasi guna mencapai kedaulatan laut Indonesia (1957-1982)? (6).Bagaimana Implikasi dari berbagai perjuangan diplomasi yang dilakukan Mochtar Kusumaatmadja terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode hitoris, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan.Pertama,bahwa karier sebagai seorang akademisi dan negarawan tidak terlepas dari latar belakang kehidupannya yang mendapatkan pendidikan memadai sehingga Mochtar berhasil menjadi pengajar sekaligus ahli hukum laut internasional serta terpilih menjadi Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri pada masa Orde Baru. Kedua, Gagasan Mochtar mengenai kedaulatan wilayah laut Indonesia, pertama kali dituangkan secara resmi dalam Deklarasi Djuanda dan dikembangkan menjadi konsepsi Wawasan Nusantara. Ketiga, Sebagai seorang diplomat, Mochtar Kusumaatmadja ikut memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara dalam berbagai perjanjian yang bersifat bilateral maupun triteral serta dalam Konferensi Hukum Laut Internasional PBB, hal ini dilakukan Mochtar sebelum ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri maupun ketika ia sudah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Keberhasilan Mochtar dalam memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara baru ia capai pada Konferensi Hukum Laut Internasional III 1982 ketika Mochtar menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus menjadi Ketua delegasi Indonesia dalam konferensi tersebut. Keempat, Dalam berdiplomasi memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja mendapat berbagai tantangan baik dari luar maupun dalam negeri, kondisi dalam negeri serta politik luar negeri yang dijalankan sempat menjadi hambatan atas upaya diplomasi yang dilakukan Mochtar. Kelima, Keberhasilan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia tidak lepas dari dukungan pemerintah dan kebijakan yang dijalankan pemerintah Indonesia pada masa itu. Keenam, Diterimanya konsepsi Wawasan Nusantara yang diperjuangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam Konferensi Hukum Laut III berdampak pada aspek politik, ekonomi, pertahanan serta keamanan. Dalam aspek politik, diterimanya konsepsi Wawasan Nusantara dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III 1982 ini merupakan wujud dari persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Pada aspek ekonomi, diterimanya konsepsi Wawasan Nusantara berdampak pada perlindungan serta pemanfaatan sumber daya alam laut yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pada aspek pertahanan dan keamananpun hal ini menjadi sebagai salah satu faktor yang dapat menunjang ketahanan regional bagi kawasan Asia Tenggara.; That main issue will be divided into several research questions that are:(1). How is the background of Mochtar Kusumaatmadja's life? (2). What is the idea of Mochtar Kusumaatmadja in achieving sovereignty Indonesia sea region? (3). How is therole of Mochtar kusumaatmadja before and after becoming Ministers of Foreign Affairsin several diplomacies, in achieving sovereignty Indonesia sea region (1957- 1982)? (4). How are the challenges and obstacles faced by Mochtar Kusumaatmadja inseveral diplomacies, in achieving sovereignty Indonesia sea region (1957 -1982)? (5). What are the factors that influence the success of in several diplomacies, in order to achieve sovereignty Indonesia sea region (1957 - 1982)? (6). How is the implication of variety diplomatic struggle conducted Mochtar Kusumaatmadja in achieving sovereignty Indonesia sea region? The research method that will be used is historical method; heuristic, critic, interpretation and historiography. Based on the result of this research, it concludes that; the first is that career as a scholar and statesman cannot be separated from his background's life that support his education. It successfully makes Mochtar to be a teacher and also the jurist of international maritime, then chosen as a Minister of Justice and Minister of Foreign Affairs in a new order era. The second conclusion is Mochtar's ideas that talk about the sovereignty of Indonesia sea region is officially included in Djuanda Declaration and developed to be a the archipelago concept. The third conclusion is that as a diplomat, Mochtar Kusumaatmadja joins in struggling the archipelago concept in several agreements bilateral and trilateral as well as UN International Conference on Law of the sea. This is done by Mochtar before he becomes a Minister of Foreign Affairs. The success of Mochtar in struggling the concept of Archipelagos Affairs is finally achieved in an International Law of The Sea Conference III 1982 when he becomes a Minister of Foreign Affairs and also a leader of Indonesia Delegation in that conference. The fourth conclusion is that in the diplomatic struggle for the sovereignty Indonesia sea region, Mochtar Kusumaatmadja faces several challenges from both outside and within the country. The condition of Indonesia and also foreign policy that are controlled by him are the obstacles that he faces in his diplomatic effort. The fifth conclusion is the achievement of Mochtar Kusumaatmadja in achieving sovereignty Indonesia sea region that is supported by the policy run by Indonesia government. The sixth conclusion is when his ideas, the the archipelago concept, are accepted in Law of The Sea Conference III that influences in several aspects, like politic, economy, defense and also security of the country. In a politic aspect, the acceptance of Archipelagos Knowledge influences the protection and the use of natural resources that create people welfare. In defense and security aspects, it becomes the main factor that can increase the security of South-East Asia.