POLITIK BERAS DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1969-1998): Dari Subsistensi Swasembada Pangan Hingga Ketergantungan Impor

Penelitian ini berangkat dari keresahan penulis mengenai ketidakmampuan pemerintah Orde Baru dalam mempertahankan swasembada beras yang pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1984. Permasalahan utama yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan pangan yang diterapkan pada masa Orde B...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Anggraeni, Rina (Author)
Format: Book
Published: 2013-08-16.
Subjects:
Online Access:Link Metadata
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Penelitian ini berangkat dari keresahan penulis mengenai ketidakmampuan pemerintah Orde Baru dalam mempertahankan swasembada beras yang pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1984. Permasalahan utama yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan pangan yang diterapkan pada masa Orde Baru yang dijabarkan dalam empat rumusan permasalahan, yaitu (1) Bagaimana kondisi perberasan Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru? (2) Bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru di sektor pertanian sehingga berhasil mencapai swasembada pangan, khususnya beras pada tahun 1984? (3) Mengapa setelah tahun 1984 swasembada beras tidak bisa kembali dicapai oleh pemerintah Orde Baru sehingga Indonesia harus kembali menjadi negara pengimpor beras? (4) Bagaimana kaitan antara politik beras yang diterapkan pada masa Orde Baru dengan keberadaan BULOG/DOLOG? Semenjak berdiri pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru telah menjadikan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi dalam negeri. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan PELITA I sampai PELITA IV yang bertumpu pada sektor pertanian. Dengan demikian, pembangunan sektor lain diarahkan untuk menunjang kemajuan sektor pertanian tersebut. Pada masa itu, pemerintah telah melaksanakan berbagai strategi untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, terutama peningkatan produksi beras. Berbagai kebijakan pemerintah di bidang perberasan dilaksanakan melalui sebuah lembaga yang bernama BULOG. Pengutamaan beras sebagai komoditi yang peningkatan produksinya sangat diperhatikan oleh pemerintah dikarenakan beras memiliki arti yang sangat kompleks karena menyangkut aspek ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Strategi peningkatan produksi tersebut dilakukan melalui intensifikasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi pertanian. Usaha pemerintah tersebut menuai hasil yang menggembirakan dengan berhasil diraihnya swasembada beras pada tahun 1984. Namun demikian, swasembada beras tersebut ternyata tidak bisa berlangsung lama karena tantangan yang dihadapi oleh pemerintah menjadi semakin besar ketika memasuki dekade 1990an. tantangan tersebut tentunya tidak bisa terlepa dari faktor internal maupun eksternal yang melatarbelakanginya. Kata kunci: Orde Baru, Kebijakan Pangan, Swasembada Beras, Ketergantungan Impor, Bulog This study departs from the authors disquiet about New Order government's inability to maintain rice self-sufficiency that ever experienced by Indonesia in 1984. The main issues raised in this paper is how food policies implemented during the New Order that set out in four issues, namely (1) How do Indonesian rice condition at the beginning of the New Order government? (2) How is the strategy adopted by the New Order government in the agricultural sector that managed to reach self-sufficiency in food, especially rice, in 1984? (3) Why after 1984 rice self-sufficiency could not be achieved again by the New Order government that Indonesia must become a net importer of rice again? (4) How does the relationship between politics rice that is applied to the New Order with the presence of BULOG / DOLOG? Since 1967, the New Order government has made agriculture a top priority of economic development in the country. It was seen from the implementation of PELITA I to IV, which is based on the agricultural sector. Thus, the development of other sectors geared to supporting the advancement of the agricultural sector. At that time, the government has implemented various strategies to increase agricultural production, especially rice production increase. Various government policy on rice conducted through an institution called Bulog. The preference for rice as a commodity that increased production is considered by the government that caused by rice has a very complex because it involves aspects of economic, politic, social, and cultural. The strategies were through intensification, diversification, and agricultural extension. The government's efforts reaped encouraging results with a success achieved self-sufficiency in rice in 1984. However, the rice self-sufficiency it can not last long because of the challenges faced by the government to be great when it entered the 1990s. The challenge could not be apart from background of internal and external factors. Keywords: New Order, Food Policy, Rice Self-Sufficiency, Import Dependency, BULOG.
Item Description:http://repository.upi.edu/249/1/S_SEJ_0807008_TITLE.pdf
http://repository.upi.edu/249/2/S_SEJ_0807008_ABSTRACT.pdf
http://repository.upi.edu/249/3/S_SEJ_0807008_TABLE%20OF%20CONTENT.pdf
http://repository.upi.edu/249/4/S_SEJ_0807008_CHAPTER1.pdf
http://repository.upi.edu/249/5/S_SEJ_0807008_CHAPTER2.pdf
http://repository.upi.edu/249/6/S_SEJ_0807008_CHAPTER3.pdf
http://repository.upi.edu/249/7/S_SEJ_0807008_CHAPTER4.pdf
http://repository.upi.edu/249/8/S_SEJ_0807008_CHAPTER5.pdf
http://repository.upi.edu/249/9/S_SEJ_0807008_BIBLIOGRAPHY.pdf
http://repository.upi.edu/249/10/S_SEJ_0807008_APPENDIX.pdf