REPRESENTATION OF THE CONFLICT BETWEEN KPK AND POLRI IN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO'S SPEECH

• Main Author: Sander, Bobby (Author)
• Format: Book
• Published: 2016-08-26.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/27239/1/S_ING_0906853_Title.pdf; http://repository.upi.edu/27239/2/S_ING_0906853_Abstract.pdf; http://repository.upi.edu/27239/3/S_ING_0906853_Table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/27239/4/S_ING_0906853_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/27239/5/S_ING_0906853_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/27239/6/S_ING_0906853_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/27239/7/S_ING_0906853_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/27239/8/S_ING_0906853_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/27239/9/S_ING_0906853_Bibliography.pdf; http://repository.upi.edu/27239/10/S_ING_0906853_Appendix.pdf
• Keywords: PE English; PR English literature

This paper is entitled "Representation of the Conflict between KPK and POLRI in Susilo Bambang Yudhoyono's Speech". By employing a sociocognitive approach in accordance with the categories of semantic macrostructure and microstructure proposed by van Dijk (2008), the study demonstrates how the representation of the conflict between KPK and POLRI is projected and the ideology behind the former President's speech. This study focuses on the former President Susilo Bambang Yudhoyono's speech on October 8th, 2012, which presents his standpoint towards the conflict. The analysis shows that the conflict between KPK and POLRI is represented as frailty of the state institutions in enforcing the law, therefore showing a great political crisis. Regarding the analysis of microstructure, this study also finds that the President shows his full support for KPK more than POLRI as he questions the accusation of Novel Baswedan and the DPR's offer related to the readjustment of KPK's regulation. Furthermore, the President shows his egocentric demeanour by significantly emphasising his attempt of reconciliation in response to the public's expectation. Additionally, the president considers the conflict as a collective responsibility. This consideration is then viewed as a strategy to restore his blackened reputation due to the public's consideration of the government's inactivity in resolving the conflict and therefore reflexes a social democracy. --- Penelitian ini berjudul "Representasi konflik antara KPK dan POLRI dalam pidato Susilo Bambang Yudhoyono". Dengan menggunakan pendekatan sosio-kognitif, khususnya semantik makrostruktur dan mikrostruktur yang dikemukakan oleh van Dijk (2008), studi ini memperlihatkan bagaimana representasi konflik antara KPK dan POLRI ditunjukkan dan apa ideologi dibalik pidato Presiden tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada pidato Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 8 Oktober 2012, yang menunjukkan sikap Presiden terhadap konflik yang bersangkutan. Analisa studi ini menunjukkan bahwa konflik antara KPK dan POLRI direpresentasikan sebagai lemahnya moral institusi negara dalam menegakkan hukum, maka dari itu hal ini menunjukkan krisis politik yang serius. Dalam hubungannya dengan analisis mikrostruktur, studi ini juga menunjukkan bahwa Presiden memberikan dukungan penuh terhadap KPK lebih besar dibandingkan terhadap POLRI dimana Presiden mempertanyakan tuntutan yang ditujukan kepada Novel Baswedan dan keinginan DPR mengenai revisi undang undang KPK. Selanjutnya, Presiden menunjukkan sikapnya yang egosentris dengan menekankan usaha rekonsiliasi dalam rangka menanggapi ekspetasi publik. Kemudian, Presiden memandang konflik KPK dan POLRI sebagai tanggung jawab yang bersifat kolektif. Pandangan ini dianggap sebagai sebuah strategi untuk memulihkan reputasi buruk Presiden di mata publik terhadap ketidakaktifan pemerintah dalam menyelesaikan konflik, yang pada akhirnya merefleksikan sebuah pandangan demokrasi sosial.