KONDISI PANGAN NASIONAL PASCA KRISIS MONETER (1998 - 2006) - Anggraeni, Degia Fitra (2016)
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi Indonesia pada tahun 2015, dimana Indonesia masih kesulitan dalam memenuhi pangan nasional. Kedaulatan pangan seharusnya dimiliki oleh setiap negera, begitu pula dengan Indonesia yang dikenal dengan sebutan negara agraris. Di masa pemerintahan Soeharto Indonesia sempat memiliki kedaulatan pangan yang kuat, karena beberapa kali sempat mencapai swasembada pangan pada tahun 1980-an. Setelah Indonesia terkena Krisis Moneter dan El Nino ditahun 1997, kedaulatan pangan Indonesia kembali melemah. Maka permasalahan utama yang diangkat dalam skripsi ini ialah, (1) bagaimana pengaruh krisis moneter terhadap kondisi pangan Indonesia? (2) bagaimana kondisi ketahanan pangan nasional dan kebijakan pemerintah terhadap pangan pada tahun 1998 - 2006? dan (3) bagaimana peran Badan Urusan Logistik (BULOG) pada tahun 1998-2006? Pada tahun 1997 Indonesia mengalami kondisi yang carut - marut bukan saja karena Krisis Moneter dan berbagai macam dampaknya, namun Indonesia pun mengalami musim keringan yang cukup panjang. Musim kering yang cukup panjang ini yang menjadikan kondisi pangan dalam negeri melemah. Selain keadaan pangan yang melemah, kisis keuangan yang menerpa saat itu pun menjadikan Indonesia begitu terpuruk hingga nasib rakyat kian memburuk, dengan kemiskinan yang merajalela. Keadaan seperti ini membuat pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk pemulihan dengan cara meminjam dana pada IMF yang kemudian membuahkan LoI (Letter of Intens) sebagai persyaratannya. Point-point yang berada dalam LoI sebagai rekomendasi dari IMF untuk memulihkan kondisi Indonesia harus dilakukan oleh Indonesia. Salah satu kebijakan yang akhirnya diambil Indonesia dalam upaya memperbaiki krisis yang berkecamuk Indonesia ialah penutupan 16 bank swasta yang bemasalah, membuka Indonesia dalam pergadangan bebas, menghentikan beberapa subsidi yang memberatkan APBN dan melakukan impor pangan besar-besaran dengan tarif masuk 0%. Di Indonesia pangan diatur oleh sebuah lembaga pemerintah, yaitu Badan Urusan Logistik (BULOG). Lembaga BULOG yang sudah ada sejak masa Orde Baru, aktif mengatur pangan nasional. Namun masuk dalam masa reformasi peran dan hak BULOG berubah hanya sebatas mengontrol komoditi beras saja, karena rekomendasi dari IMF yang tertuang dalam LoI. Tugas BULOG yang selama ini cukup banyak kini dikurangi bukan hanya sebatas mengatur komoditi beras saja, namun BULOG juga tidak dapat mengelola dan menetapkan harga pangan dipasar. Kini harga beras dan pangan lainnya ditentukan oleh mekanisme pasar, dengan kata lain hak BULOG dalam mengatur harga dipasar pun sudah hilang. ;---The background of this research is related to the current condition of Indonesia in which Indonesia still has some difficulties in complying the national food supply. The food autonomy should be possessed by every country, especially Indonesia which is known as agricultural country. During the reign of Soeharto, Indonesia ever had a great food autonomy since Indonesia reached food self-sufficiency several times in 1980s. After monetary crisis and El Nino in 1997, the food autonomy in Indonesia fell off. The main problems appointed in this research paper are the following: (1) how was the influence of monetary crisis towards the condition of food in Indonesia? (2) how was the durability of national food and the government policy towards foodin 1998-2006? (3) how was the roles of The Bureau of Logistics(BULOG) in 1998-2006? In 1997, Indonesia experienced chaotic situation not only because of monetary crisis, but also because of long dryness. Long period of dry season made the domestic food supply fell off. Besides the poor condition of food, the monetary crisis which happened at that time aggravated the situation in Indonesia that caused the people in Indonesia deteriorated by the increasing of poverty.This situation triggered the government to make a recovery decision by borrowing money from IMF which then led to LoI (Letter of Intense) as the requirement. The points of LoI, which was recommended by IMF as the solution for recovering the situation in Indonesia, had to be implemented. The policies that Indonesia made to recover the situation were closing sixteen troubled private banks, exposing Indonesia to free trade, discontinuing some subsidies which incriminated the State Budget or APBN, and undertaking the large-scale of food import with 0% of income rate. In Indonesia, food is regulated by a government institution, namely The Bureau of Logistics or Badan Usaha Logistik(BULOG).BULOG, which is existed since the New Order era, managed the national food actively. However, during the Reformation era the roles and rights of BULOGare different that BULOGonly manages the commodity of rice, yet BULOGdoes not control the food market price. Nowadays, the price of rice and other kinds of foods are determined by market mechanism; in other words, the rights of BULOGto control the market price is gone.