ANALISIS KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH - Khaira, Annisa (2014)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembiayaan murabahah di BPR Syariah HIK Parahyangan, kemudian menganalisis kesesuaian antara praktik pembiayaan murabahah tersebut dengan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan kepatuhan syariah pada pembiayaan murabahah, serta hal-hal yang menjadi pendukung maupun kendala dalam pemenuhan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di BPR Syariah HIK Parahyangan. Subyek Penelitian ini adalah BPR Syariah HIK Parahyangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan ata yang dipakai adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Penentuan sumber data menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan mewawancarai orang-orang yang terlibat langsung dalam praktik maupun pengawasan pembiayaan murabahah. Teknik pengujian kredibilitas data menggunakan triangulasi teori dan triangulasi sumber. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada praktik murabahah di BPRS HIK Parahyangan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan PBI, diantaranya yaitu praktik menjanjikan potongan marjin di awal akad bagi nasabah yang mempercepat pelunasan, padahal dalam kedua regulasi tersebut potongan bagi nasabah yang mempercepat pelunasan hanya boleh diberikan jika tidak dijanjikan di awal akad. Hal kedua yang menjadi ketidaksesuaian anatara praktik dengan regulasi yaitu pengikatan akad murabahahah dan wakalah yang dilakukan dalam satu waktu sehingga pada saat murabahah terjadi, barang objek murabahah belum dimiliki oleh BPRS secara prinsip, sedangkan menurut hukum syariah tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang belum dimiliki. Mengenai pengawasan kepatuhan syariah pada pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan lebih menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, dimana kegiatan pengawasan yang dilakukan DPS masih terpusat pada saat rapat manajemen dengan meminta penjelasan dan laporan dari pihak BPRS terkait hal-hal yang berhubungan dengan penerapan prinsip syariah. Adapun hal yang menjadi pendukung pemenuhan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah yaitu keterbukaan dari pihak BPRS kepada nasabah agar tidak ada nasbah yang merasa terzhalimi, hal ini mendukung salah satu aspek prinsip syariah yaitu tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur zhalim. Sedangkan kendala dalam pemenuhan syariah adalah pemahaman nasabah yang masih kurang terhadap prinsip syariah sehingga menimbulkan beberapa tindakan-tindakan yang menyimpang dari prinsip muamalah Islam, diantaranya yaitu terdapat perbedaan antara penggunaan dana pembiayaan dari tujuan awal pengajuan pembiayaan oleh nasabah, serta ketidakterbukaan nasabah mengenai barang yang dibeli, padahal dalam pembiayaan murabahah posisi nasabah adalah wakil bank untuk membeli barang dimana bank harus mengetahui mengenai kebenaran dan detail barang yang dibeli.;--- This study aims to determine the murabaha financing practices in Islamic Rural Bank Harta Insan Karimah Parahyangan (IRB HIK Parahyangan), to analyze its compliance with Fatwa DSN-MUI and Bank Indonesia Regulations, and to reveal Sharia compliance monitoring on murabaha financing and support and resistance in the fulfillment of the sharia principles on murabaha financing in Islamic Rural Bank HIK Parahyangan. The subject of this study is Islamic Rural Bank HIK Parahyangan. It employed qualitative descriptive method. Primary data are obtained from interviews. Determination of data sources applied the purposive sampling method, i.e., interviewing people directly involved in murabaha financing and monitoring practices. Examination technique of data credibility applied triangulation theory and triangulation of sources. The result indicates that some of murabaha practices in Islamic Rural Bank HIK Parahyangan do not comply with Fatwa DSN-MUI and BI regulation, such as promising cut margin in the beginning of the contract for customers that speed up repayment, whereas both regulations allow cut margin without the promise in the beginning of the contract. Besides, murabahaha agreement and power of attorney occurs at a time, so when murabaha takes a place, the Islamic Rural Bank is not murabaha goods object, consequently, the goods is not allowed to trade according to sharia regulation, because the object is not in the bank's proprietary in principle. Sharia compliance monitoring on murabaha financing in the Islamic Rural Bank HIK Parahyangan is the responsibility of the Sharia Supervisory Board. Supervisory activities carried out by DPS still centered at the meeting by asking for an explanation of the bank management and report of the Islamic-principle application. As for supporting factor of Islamic principle fulfillment on murabaha financing is openness of the Bank to its customers so that they do not perceive their self as victim. This complies with one of sharia aspects, i.e., business activities should not contain despotic element. Meanwhile, resistance against the Islamic principle fulfillment includes the lack of Islamic principle understanding by customers. It gives rise to some actions deviating from the Islamic muamalah principles, among other, misuse of fund and lower customer openness on purchased items, whereas, in murabaha financing, customer position is bank purchase representative. This position justifies bank requirement of knowing about the truth and details of the purchased items.