PENGARUH PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN CIAMIS TERHADAP SIKAP DAN PARTISIPASI MASYARAKAT - Kusnandar, Aris (2013)
Kebijakan desentralisasi berupa otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk pemekaran wilayah mulai dicanangkan sejak 2001. Wacana pemekaran wilayah bagian selatan Ciamis dengan membentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Pangandaran telah digulirkan sejak 2006 lalu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam tata cara pembentukan wilayah hendaknya didasarkan pada aspirasi masyarakat. Menjadi sebuah kontradiksi bilamana pengajuan pemekaran wilayah bukan berasal dari masyarakat melainkan dari pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Sehubungan dengan itu, permasalahan dalam penelitian ini diantaranya adalah bagaimana desain pemekaran wilayah di Kabupaten Ciamis serta bagaimana sikap dan partisipasi masyarakat terhadap pemekaran daerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data diperoleh dari kunjungan ke dinas/instansi terkait, kemudian dilakukan penentuan sampel penduduk dari empat kecamatan. Dua diantaranya berasal dari Kabupaten Ciamis dan dua kecamatan lainnya dari Daerah Otonom Baru (DOB) Pangandaran. Dari keempat kecamatan tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 48 orang. Kemudian, dilakukan pengambilan data dengan cara observasi dan penyebaran instrumen tertutup berupa angket. Setelah data terkumpul, dilakukan sortir data yang dilanjutkan dengancoding, entry, tabulasi, persentase hingga kemudian dianalisa dengan analisis Skala Likert. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemekaran wilayah di Kabupaten Ciamis diresmikan dengan pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Pangandaran dengan ibu kota berada di Kecamatan Parigi. Adapun DOB Kabupaten Pangandaran beranggotakan sembilan kecamatan yakni Kecamatan Pangandaran, Cijulang, Kalipucang, Cimerak, Langkaplancar, Padaherang, Mangunjaya Sidamulih dan Cigugur. Sikap masyarakat terhadap pemekaran wilayah berada dalam kategori sedang. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan dampak dari pemekaran wilayah tersebut. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam pemekaran wilayah sangat rendah, dibuktikan dari pengakuan sebagian besar masyarakat yang tidak pernah ikut berpartisipasi dalam diskusi, komunikasi dan sosialisasi tentang pemekaran wilayah.;--- Decentralization policy in form of regional autonomy, particularly in terms of territories expansion has been started since 2001. In Kabupaten Ciamis, West Java, Indonesia, the issue of southern areas expansion into a new district began on 2006.According to Peraturan Pemerintah 78/2007 about Procedure of Region Establishment, it is said that territory construction should be associated to civils' aspiration. There is more likely contradictive as the proposal of territory expansion was not come from society, but from those who would take advantages of the condition. In this matter, the issues of the study are about the design of territory expansion Kabupaten Ciamis and how are civils' stances as well as their participation about the concept.The study uses descriptive method to reveal civils' stance and participation towards territories expansion of Kabupaten Ciamis. The data collected from visiting related institutions' and samples taking of four areas. Two of the areas derived from Kabupaten Ciamis, and two other emanated from new autonomy area (Daerah Otonom Baru/DOB) Pangandaran.There were 48 people or samples of four areas collected. The data collection was taken through observation and answering questionnaire. Afterwards, the collected data then sorted and proceeded through coding, entry, tabulation, percentage and finally analyzed with Likert Scale.The findings show that territories expansion of Kabupaten Ciamis had been officially conducted by the establishment of Daerah Otonom Baru Pangandaran which has Kecamatan Parigi as its capital. The DOB Pangandaran consists of nine areas namely Kecamatan Pangandaran, Cijulang, Kalipucang, Cimerak, Langkaplancar, Padaherang, Mangunjaya Sidamulih dan Cigugur.Civils' stance towards territories expansion lies in midst category, meaning that they haven't felt the effect of the establishment. In the meantime, their participation into territories expansion is quite low, according to their testimony that most of the resident admitted said never participated in discussion, communication and socialization about the issue.