IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 - Lestari, Yanti Sri (2017)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan baru pada Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta adanya Undang-Undang baru mengenai Desa pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Dana Desa diimplementasikan di desa Sindangpala dalam melaksanakan otonomi desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, catatan lapangan, studi dokumentasi dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa: 1). Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Sindangpala dapat memperjelas otonomi desa. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaannya yang melibatkan semua unsur desa dan tidak melibatkan pihak luar yang menitikberatkan pada karakteristik desa dengan berbagai ciri khas dan kebutuhannya. Implementasi kebijakan Dana Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: Pertama, tahap perencanaan yang dilaksanakan melalui dua tingkat musyawarah. Kedua, tahap pengesahan. Ketiga, pelaksanaan pembangunan sebagai implikasi dari kebijakan Dana Desa. Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 berjumlah 7 jenis kegiatan. Tahun anggaran 2016 berjumlah 12 jenis kegiatan. 2). Kendala dan solusi dari kebijakan Dana Desa dalam pelaksanaan otonomi desa, yaitu: a) sumber daya perangkat desa masih belum memadai dapat diatasi dengan melibatkan tenaga ahli baik dari kecamatan maupun dinas instansi terkait yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, b) kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Desa, diatasi melalui pendampingan dan bimbingan-bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan desa, c) kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa, diatasi melalui forum diskusi musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa dengan melibatkan unsur pemerintahan di atasnya, d) kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan teknis Dana Desa, diatasi dengan pengarahan masyarakat dalam pentingnya gotong royong dan pelaksanaan demokrasi di Desa Sindangpala, e) komunikasi yang sedikit bermasalah dari TPK diatasi dengan musyawarah antar untuk memecahkan masalah bersama.;--- This research was motivated by a new policy under the Government of Joko Widodo and Jusuf Kalla and also by a new law about village at 2014. This research aims to find out how Dana Desa implemented at Sindangpala village in carrying out of village autonomy. The approach of this research is qualitative approach with descriptive method. The data are collected by interviews, observation, and documentation, field notes and literacy studies. Based on the result of the research revealed that: 1) Dana Desa policy implementation at Sindangpala can clarify the village autonomy. It can be seen from the implementation which involves all elements of the village and does not involve outsiders, which focuses on the characteristic of the village which has different characters and needs. Implementation Dana Desa policy is carried out through several stages. There are: First, the planning stage are implemented through two levels of deliberation. Second, the stage of ratification. Third, the realization of development as an implication of Dana Desa policy. Development that have been implemented in fiscal year 2015 amounted to 7 types activities. Otherwise, Fiscal year in 2016 was amount 12 different kind activities. 2) Obstacles and solutions in the implementation of Dana Desa policy, are: The villge government work resources which are not still adequate can be overcome by involving expert both from the sub district office or related institution carried out in implementing the government's village, b) a lack of understanding of the laws and regulations that organized Dana Desa, addressed through mentorship and technical guidance in the management of the finances of the village, c) lack of coordination in the implementation of technical management of Dana Desa, can be overcome by through consensus discussion forum facilitated by administrator of Government village by involving Government itself, d) lack of community involvement in the implementation of the technical Dana Desa, resolved different guidance of the importance and implementation of democracy in the Sindangpala village, e) lack of communications from TPK resolved in the Intergovernmental Conference aims to solve the problem together.