IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

• Main Author: Maulana, Farid (Author)
• Format: Book
• Published: 2016-12-16.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/28727/1/S_PKN_1005442_Title.pdf; http://repository.upi.edu/28727/2/S_PKN_1005442_Abstract.pdf; http://repository.upi.edu/28727/3/S_PKN_1005442_Table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/28727/4/S_PKN_1005442_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/28727/5/S_PKN_1005442_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/28727/6/S_PKN_1005442_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/28727/7/S_PKN_1005442_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/28727/8/S_PKN_1005442_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/28727/9/S_PKN_1005442_Bibliography.pdf; http://repository.upi.edu/28727/10/S_PKN_1005442_Appendix.pdf
• Keywords: G Geography (General); K Law (General)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, membongkar dan/atau memelihara bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku agar bisa secara legal memulai kegiatan pembangunan suatu bangunan. Pembangunan di Kota Bandung yang berkembang pesat seringkali tidak mengindahkan pentingnya IMB sehingga menimbulkan dampak yang merugikan. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi IMB dan Retribusi Biaya Penggantian Biaya Cetak Peta yang menjadi dasar hukum dalam kebijakan di bidang IMB khususnya di Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Agar memudahkan penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berusaha mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai implementasi Perda tersebut melalui wawancara, observasi, studi literatur dan studi dokumentasi. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak BPPT, Distarcip, dan masyarakat Kecamatan Sukasari yang melaksanakan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terobosan dengan menerapkan sistem online mempermudah masyarakat dalam proses perizinan dan memberikan kepastian waktu; (2) Tindakan pemerintah dalam implementasi perda mulai dari sosialisasi, pengawasan, sampai penertiban belum mampu mengatasi pelanggaran dalam IMB; (3) Kesadaran masyarakat bahwa IMB penting dalam pembangunan masih rendah ditambah sosialisasi pemerintah yang kurang optimal.