KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998
Skripsi ini berjudul "Kehidupan Etnis Tionghoa Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1966-1998". Latar belakang peneliti mengambil permasalahan ini ialah karena adanya ketertarikan terhadap kondisi etnis Tionghoa masa Pemerintahan Orde Baru dan kebijakan asimilasi yang diterapkannya. Penerapan...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2017-10-02.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Skripsi ini berjudul "Kehidupan Etnis Tionghoa Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1966-1998". Latar belakang peneliti mengambil permasalahan ini ialah karena adanya ketertarikan terhadap kondisi etnis Tionghoa masa Pemerintahan Orde Baru dan kebijakan asimilasi yang diterapkannya. Penerapan kebijakan asimilasi tersebut memiliki pengaruh terhadap terbatasnya ruang gerak kehidupan etnis Tionghoa. Masalah utama yang dikaji dalam skripsi ini ialah "Bagaimana Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pada tahun 1966-1998?". Permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan metode historis yang terbagi ke dalam empat langkah yaitu: Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Adapun Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi literatur dengan mengkaji sumber-sumber literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil kajian, maka hasil yang didapat ialah bahwa Pertama Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan asimilasi dilatarbelakangi oleh munculnya ide asimilasi dari tokoh-tokoh Tionghoa dan menjadikan ide tersebut sebagai kebijakan resmi negara untuk menyelesaikan permasalahan etnis Tionghoa yang sudah lama terjadi di Indonesia. Kedua kebijakan asimilasi tersebut pada awalnya diimplementasikan pada bidang sosial budaya dan pendidikan, namun pada pelaksanaannya kebijakan tersebut berlaku di seluruh bidang kehidupan dan pada pelaksanaannya diwarnai dengan unsur politik pemerintah. Ketiga kebijakan asimilasi memberikan dampak negatif yaitu terbatasnya ruang gerak etnis Tionghoa di Indonesia di berbagai bidang kehidupan, dan menonjolkan mereka di bidang perekonomian, serta dampak positif dalam membangun masyarakat yang multikultur. Dengan hasil kajian tersebut dapat terlihat bahwa rasa saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk terciptanya kerukunan dan keselarasan antar masyarakat dalam kehidupan bernegara. |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upi.edu/31932/1/S_SEJ_1306121_Title.pdf http://repository.upi.edu/31932/2/S_SEJ_1306121_Abstract.pdf http://repository.upi.edu/31932/3/S_SEJ_1306121_Table%20of%20Content.pdf http://repository.upi.edu/31932/4/S_SEJ_1306121_Chapter%201.pdf http://repository.upi.edu/31932/5/S_SEJ_1306121_Chapter%202.pdf http://repository.upi.edu/31932/6/S_SEJ_1306121_Chapter%203.pdf http://repository.upi.edu/31932/7/S_SEJ_1306121_Chapter%204.pdf http://repository.upi.edu/31932/8/S_SEJ_1306121_Chapter%205.pdf http://repository.upi.edu/31932/9/S_SEJ_1306121_Bibliography.pdf http://repository.upi.edu/31932/10/S_SEJ_1306121_Appendix.pdf |