PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH - Rizki Shofi Zhelbina, - (2017)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana perlakuan akuntansi pada Kawasan Kota Lama Sawahlunto Sumatera Barat. Penelitian ini diungkap dalam sebuah penelitian kualitatif yang digali dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan membahas fenomena mengenai problematika akuntansi yang dihadapi entitas terkait dalam perlakuan aset bersejarah. Objek pada penelitian ini adalah Kawasan Kota Lama Sawahlunto Sumatera Barat. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam lingkup studi fenomenologi. Data tersebut berupa hasil wawancara langsung dengan informan yang dipilih. Peneliti juga menggunakan data pendukung, antara lain PSAP Nomor 07 Tahun 2010 tentang aset tetap, Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan laporan keuangan entitas terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlakuan akuntansi aset bersejarah yang diterapkan pemerintah Kota Sawahlunto belum sesuai dengan yang diatur oleh PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan pengklasifikasian aset bersejarah yang mengadopsi pemahaman Undang Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010.---The purpose of this research is to know more deeply how the accounting treatment in Kota Lama Sawahlunto West Sumatra Properties. This research is expressed in a qualitative study explored using phenomenology approach and discusses the phenomenon of accounting problem faced by related entity in treating historical asset. The object of this research is Sawahlunto Kota Sumatera Barat. In analyzing the data, this study used a qualitative approach within the scope of phenomenology studies. The data is in the form of direct interview with selected informant. Researchers also use supporting data, among the others, PSAP No. 07 of 2010 about fixed assets, Law of the Republic of Indonesia No.11 of 2010 concerning about Heritage and financial statements of related entities. The results of this study indicate that the accounting treatment of historic asset applied by Sawahlunto city government has not been in accordance with that regulated by PSAP No.7 Year 2010 that concerning about fixed assets. The discrepancy is due to the classification of historic assets that adopt the understanding of the Republic of Indonesia Law No.11 of 2010.