IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI - Robiansyah Stu, - (2017)
Penelitiaan ini dilakukan dalam rangka mengetahui keterlaksanaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dalam perspektif analisis kebijakan pendidikan antara lain: Kebijakan (formulasi), Pelaksanaan (Implementasi), evaluasi dan monitoring, serta implikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Kondisi faktual pelaksanaan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar yang berada di Kota Cimahi berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif; (2) Faktor pendukung dan penghambat realisasi dari implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif terkait upaya mewujudkan pemerataan pendidikan inklusif di Kota Cimahi; (3) Desain hipotetik model implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif yang sesuai kebutuhan dan sebaiknya dilakukan pada jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan varian pendekatan penelitian kualitatif dan berdasarkan sifat serta karakteristik data maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Lokasi penelitian bertempat di Kota Cimahi yang ditunjukan kepada kepala dinas pendidikan, SLBN-A Citeureup sebagai pusat sumber inklusi, dan SDN Cimahi Mandiri II sebagai sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. teknik pengumpulan data ditempuh melalui pedoman studi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif sudah diselenggarakan sejak tahun 2007, Dengan dasar itu pemerintah kota cimahi pada tahun 2011 menetapkan SLBN A Citeureup sebagai Pusat Sumber. Dengan asumsi 3 (tiga) sekolah dasar (SD) sumber dukungan yang tersebar di tiga kecamatan yaitu SDN Cimahi Mandiri II, SDN Sosial II dan SD Hikmah Teladan dan 23 sekolah dasar imbas menuju Inklusi; (2) Keterlaksanaan pendidikan inklusif pada sekolah inklusif tergambarkan melalui pelaksanaan pendidikan inklusif berbasis proses untuk mencapai sekolah inklusif yang bermutu, dengan alur input-proses-output dan dilaksanakan dalam manajemen peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan, sumber daya, dan hubungan sekolah dengan masyarakat; (3) Pemerintah telah melakukan berbagai upaya sosialisai dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait namun hal itu dirasakan belum berjalan dengan efektif dan efisien, hal itu termasuk penyiapan sumber daya dalam mendukung keterlaksanaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Cimahi, disamping itu peran para aparat pelaksana kebijakan individu maupun kelompok sasaran yang ada, masih belum memahami secara utuh mengenai isi dan tujuan kebijakan pendidikan inklusif, namum mereka dapat menunjukan sikap penerimaan dan dukungan yang proaktif; (4) Menyusun desain hipotetik implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif disusun dengan memperhatikan beberapa variabel, variabel yang cukup krusial adalah aktivitas pendidikan inklusif dan komunikasi antar organisasi yang harus terintegrasi dengan sinersia di antara -----This research is conducted in order to know the implementation of the policy of inclusive education management in elementary education level in the perspective of policy analysis of education, among others: formulation, Implementation, evaluation and monitoring, and implication. This study aims to describe (1) the factual condition of inclusive education at elementary school level located in Cimahi city based on PERMENDIKNAS Number 70 Year 2009 on inclusive education; (2) Supporting factors and impediments to the realization of the implementation of inclusive education policies related to the realization of equitable distribution of inclusive education in Cimahi City; (3) the hypothetical model of implementation of inclusive education policy as needed and should be done at elementary school level in Cimahi City. This research employed qualitative research approach and based on the nature and characteristics of data hence the method used in this research is descriptive analytic. The research sites are located in Cimahi City which is shown to the head of the education office, SLBN A Citeureup as the centre of inclusion sources, and SDN Cimahi Mandiri II as a school that conducts inclusive education. Data collection techniques are taken through observation study guides, interview, and documentation which are then analysed by using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that (1) the implementation of inclusive education policy that has been implemented since 2007, on the basic of that the government of Cimahi in 2011 set SLBN A Citeureup as Source Centre. Assuming 3 (three) primary schools (SD) supporting sources are spread across three districts that SDN Cimahi Mandiri II, SDN Social II and SD Hikmah Teladan and 23 primary schools are induced to inclusion; (2) the implementation of inclusive education in inclusive schools is illustrated through the implementation of process-based inclusive education to achieve qualified inclusive schools, with input-process-output flow and implemented in the management of learners, education personnel, curriculum, facilities and infrastructure, financing, , and school relationships with the community; (3) the government has made various socialization and coordination efforts to the related parties but it is not yet effective and efficient, including the preparation of resources in supporting the implementation of inclusive education policy in Cimahi city, besides the role of the executing officers of the existing individual and target group policies still do not fully understand the content and objectives of inclusive education policy, but they can show a proactive attitude of acceptance and support; (4) preparing hypothetical models of the implementation of inclusive education policy prepared by taking into account several variables, quite crucial variables are inclusive education activities and inter-organizational communication that must be integrated with