ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN SUKABUMI

• Main Author: Dikdik Supriyadi, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-01-28.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/33791/1/T_ADPEN_1402905_Title.pdf; http://repository.upi.edu/33791/2/T_ADPEN_1402905_Abstract.pdf; http://repository.upi.edu/33791/3/T_ADPEN_1402905_Table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/33791/4/T_ADPEN_1402905_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/33791/5/T_ADPEN_1402905_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/33791/6/T_ADPEN_1402905_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/33791/7/T_ADPEN_1402905_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/33791/8/T_ADPEN_1402905_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/33791/9/T_ADPEN_1402905_Bibliography.pdf; http://repository.upi.edu/33791/10/T_ADPEN_1402905_Appendix.pdf
• Keywords: L Education (General)

Penelitian kebijakan pengadaan kepala sekolah ini terfokus pada penyelenggaraan kegiatan Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) dengan peserta berasal dari guru-guru sekolah dasar negeri dan guru-guru sekolah menengah pertama negeri yang ada di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Tujuan penelitian: 1) mengidentifikasi masalah kebijakan pengadaan kepala sekolah; 2) menganalisis implementasi kebijakan pengadaan kepala sekolah meliputi rekrutmen, seleksi, pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan kepala sekolah; dan 3) mengungkap dan merumuskan model pengadaan kepala sekolah. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kebijakan yang dikhususkan pada analisis kebijakan pendidikan, melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Sumber data dari LPPKS dan Dinas Pendidikan dalam jabatan struktural dan unsur Disdik dalam jabatan fungsional: pengawas sekolah dan kepala sekolah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Tahapan penelitian ini menjelaskan: 1) implementasi kebijakan pengadaan kepala sekolah memunculkan dualisme kepentingan, secara normatif dan politis; 2) implementasi kebijakan pengadaan kepala sekolah terbatas pada proses rekrutmen dan seleksi admiistrasi, sedangkan proses lainnya dilakukan oleh LPPKS; 3) sebagaian besar kepala sekolah yang eksis tidak memiliki program tindaklanjut PPCKS untuk menyiapkan guru-guru terbaik di sekolahnya menjadi calon kepsek berkualitas. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar setiap kepala sekolah memiliki program yang jelas untuk menyiapkan guru-guru yang akan dicalonkan sebagai kepala sekolah dengan tetap mengacu pada PPCKS yang berlaku dengan mengimplementasikan Program Dasar Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Sekolah PDPCKSS-----This principal procurement policy research focuses on organizing Principal Leaders Preparation Program (abbteviated as PPCKS in Bahasa Indonesia) activities with participants coming from public elementary school teachers and state junior high school teachers in the work area of Sukabumi District Education Office. Research objectives: 1) identifying principal procurement policy issues; 2) to analyze the implementation of the principal procurement policy including recruitment, selection, education and training, and appointment of school principals; and 3) revealing and formulating the principal procurement model. In this study, the method used is a policy research devoted to the analysis of educational policy, through a qualitative approach with case studies. Data source from Principal Development and Empowerment Institution (abbreviated as LPPKS in Bahasa Indonesia) and Education Office in structural position and element of Education Office in functional position: school supervisor and principal. Data collection was done by interview, documentation study and observation. Data analysis used in this research is analytic descriptive method. The stages of this study explain: 1) the implementation of procurement policy of principals raises dualism of interest, normatively and politically; 2) implementation of the principal procurement policy is limited to the process of recruitment and selection of administrative, while other processes are carried out by LPPKS; 3) most school principals do not have PPCKS follow-up programs to prepare the best teachers in their schools to become qualified principals. Therefore, the authors recommend that each principal has a clear program to prepare teachers who will be nominated as principals by referring to applicable PPCKS through implementing the Principal Preparation Program for Principals in School (abbreviated as PDPCKSS in Bahasa Indonesia).