DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)

• Main Author: Desi, Darmayanti (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-01-30.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/34491/1/S_SEJ_1307188_Title.pdf; http://repository.upi.edu/34491/2/S_SEJ_1307188_Abstract.pdf; http://repository.upi.edu/34491/3/S_SEJ_1307188_Table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/34491/4/S_SEJ_1307188_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/34491/5/S_SEJ_1307188_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/34491/6/S_SEJ_1307188_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/34491/7/S_SEJ_1307188_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/34491/8/S_SEJ_1307188_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/34491/9/S_SEJ_1307188_Bibliography.pdf
• Keywords: JA Political science (General); JC Political theory

Skripsi ini berjudul "Dampak Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Terhadap Etnis Tionghoa (1978-2006)". Latar belakang peneliti mengambil permasalahan ini disebabkan karena adanya ketertarikan terhadap kondisi Etnis Tionghoa di Indonesia, terutama dalam masalah status kewarganegaraannya yang kerap dipertanyakan, utamanya dengan keberadaan Surat Bukti Kewarganegaraan Etnis Tionghoa (SBKRI) sekalipun mereka sejak turun temurun lahir dan tinggal di wilayah Indonesia. Masalah utama yang diangkat dari skripsi ini adalah "Bagaimana dampak Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Etnis Tionghoa 1978-2006?" Metode yang digunakan adalah metode penelitian historis dengan melakukan empat langkah penelitian yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun teknik yang digunakan yaitu studi literatur dengan mengkaji sumber-sumber literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah pertama, masalah mengenai status kewarganegaraan Etnis Tionghoa sudah muncul semenjak masa Hindia Belanda dan belum terselesaikan sampai Indonesia merdeka dan mencapai masa Orde Baru. kedua, untuk menyelesaikan masalah status kewarganegaraan Etnis Tionghoa dan mengawasi keberadaannya di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan SBKRI, yang dalam penerapannya ditemukan banyak masalah dan bersifat diskriminatif dan ketiga dampak penerapan SBKRI terhadap Etnis Tionghoa dirasakan oleh para atlet yang kesulitan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam rangka berkompetisi pada pertandingan olahraga internasional, kesulitan untuk membuat dokumen kependudukan yang dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Etnis Tionghoa juga munculnya korupsi dalam birokrasi.;---This paper entitled "The Impact of 'Proof of Citizenship of The Republic Indonesia (SBKRI)' at Chinese Ethnic (1978-2006)". The researcher took this problem because of the interest in Chinese Ethnics condition in Indonesia, furthermore about their citizenship whom often being questioned, mainly after the practice of Proof of Citizenship of The Republic Indonesia (SBKRI)' even though they have born and lived from generation to generation in Indonesia's territory. The main problem raised from this paper is "How the impact of 'Proof of Citizenship of The Republic Indonesia (SBKRI)' at Chinese Ethnic (1978-2006)?". Historical research method was done by doing four steps of research such as heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The technique used in this research is literature study by reviewing the sources of literature that relevant to the issues. Based from the research, the result shown that, First, the problem of Chinese Ethnics citizenship emerge during Dutch East Indies and still can't be solved until Indonesian Independence and up to New Order era. Second, to resolve the Chinese Ethnic citizenship problems and oversee their existence in Indonesia, the government issued SBKRI policy which in the practice found to be problematic and discriminative. Third, the impact of SBKRI practice at Chinese Ethnics felt by athlete who facing hardship to complete administrative requirement to compete in international sport competition, difficulty to prepare administrative documents that felt by Chinese Ethnic Indonesian citizenship and the emergence of corruption in bureaucracy