PERAN APARATUR DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA : Studi Deskriptif di Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung - Neneng Afiati Fakhriyyah, - (2018)
Pemerintah desa sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan harus melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa. Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan desa yaitu tidak adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat, sehingga pembangunan desa dalam berbagai sektor menjadi terhambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Tempat penelitian ini berada di Desa Biru Kecamatan Majalaya dengan melibatkan 20 informan yang berdiri dari aparat desa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara, serta menggunakan teknis analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Aparatur Desa dan Badan Permusyarawaratan Desa dalam pembangunan desa berupa: 1) Bentuk program dalam pembangunan desa dilaksanakan melalui empat bidang yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; 2) Proses pembangunan desa dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan; 3) Kendala yang dihadapi dalam pembangunan desa yakni dari segi finansial, cuaca dan sikap masyarakat yang apatis serta lebih mementingkan kepentingan pribadi; 4) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pembangunan desa yakni dengan mengadakan musyawarah dan rapat koordinasi, membuat jadwal yang lebih strategis untuk melaksanakan pembangunan, menjunjung tinggi swadaya masyarakat, serta memberikan sosialiasi akan pentingnya kerjasama dalam pembangunan desa.---- The village government as the coordinator of development implementation must carry out its roles and functions well aimed at improving village development. The problem that occurs in the village development is the absence of active participation from the community, so the development of villages in various sectors becomes obstructed. This study uses a qualitative approach with descriptive method that aims to provide an overview and explanation in accordance with the reality that occurred in the field. The research site is located in Biru Village, Majalaya Sub-District, involving 20 informants from village and community apparatus. Data collection techniques used observation, documentation and interviews, and using technical data analysis in the form of data reduction, data presentation and conclusion. The results of the research indicate that the performance of Village Apparatus and Village Administration Board in village development are as follows: 1) The form of the program in village development is carried out through four areas: the implementation of village administration, the implementation of village development, community development and community empowerment; 2) Village development process is carried out through three stages: development planning, development implementation and supervision; 3) The obstacles faced in rural development in terms of financial, weather and public attitudes that are apathetic and more concerned with personal interests; 4) Efforts made in overcoming the obstacles of village development by holding deliberations and coordination meetings, creating a more strategic timetable for carrying out development, upholding self-help communities, and providing socialization of the importance of cooperation in rural development.