PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA : Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri - Dinita Apriningtyas Fahmi, - (2019)
ABSTRAK DINITA APRININGTYAS FAHMI (1504176). PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Kabupaten Cianjur Ke Luar Negeri) Penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan kerja yang sama bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia. Namun, dengan kuantitas TKI asal Kabupaten Cianjur penempatan dan perlindungan TKI di Kabupaten Cianjur masih menimbulkan masalah, mekanisme perlindungan TKI di Cianjur diatur dalam Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Kabupaten Cianjur Ke Luar Negeri, dengan alasan tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum warga negara melalui implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Kabupaten Cianjur Ke Luar Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sehingga hasil penelitian yang diperoleh yaitu: (1) faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan yang menimpa TKI asal Cianjur di luar negeri disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal; (2) Upaya menanggulangi permasalahan TKI di Kabupaten Cianjur yaitu melakukan sosialiasi, membuka balai latihan kerja, dan membuat regulasi peraturan; (3) hambatan dalam menanggulangi permasalah TKI di Cianjur adalah kurangnya sosialisasi, banyaknya PPTKIS yang belum membuka kantor cabang dan kurang koordinasi dengan lembaga terkait pemberangkatan TKI illegal; (4) upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membentuk pusat informasi, mempertegas peraturan seputar PPTKIS dan meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk mengawasi pemberangkatan TKI secara illegal. Kata kunci : TKI, Perlindungan, Upaya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.