IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG

• Main Author: Siti Robiatul Fadhilah, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-04-29.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/35322/1/S_PKN_1505450_Title.pdf; http://repository.upi.edu/35322/3/S_PKN_1505450_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/35322/4/S_PKN_1505450_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/35322/5/S_PKN_1505450_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/35322/6/S_PKN_1505450_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/35322/7/S_PKN_1505450_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/35322/8/S_PKN_1505450_Appendix.pdf
• Keywords: JS Local government Municipal government

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi pertumbuhan suatu negara khususnya di Indonesia. Namun, persoalan yang sering terjadi di lapangan berkaitan dengan pajak ini yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Untuk itu penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dalam membangun kesadaran hukum wajib pajak di Kota Bandung. Dalam hal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari program pengampunan pajak ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, kemudian divalidasi menggunakan teknik triangulasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan 1) Program pengampunan pajak sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang perpajakan, dalam proses perumusan aturannya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 telah memuat secara rinci mekanisme program pengampunan pajak. 2) Pelaksanaan pengimplementasian program pengampunan pajak secara keselurahan dinyatakan berhasil, dilihat berdasarkan dua indikator. Pertama, menyangkut uang tebusan yang diterima oleh negara. Kedua, menyangkut jumlah wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak. 3) Hambatan dalam pengimplementasian program pengampunan pajak adalah terkait keamanan data wajib pajak dan sosialisasi yang dirasa masih kurang. Untuk itu upaya yang dilakukan berupa peningkatan keamanan data wajib pajak serta perlu adanya penguatan dalam hal sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan harus jelas, memuat tujuan dan mekanisme tata cara mengikuti program pengampunan pajak. Tax is a source of state revenue that plays as major role in the growth of a country, especially in Indonesia. However, the problem that often occurs in the field relating to tax is that there are still many people who do not want to carry out their obligations as taxpayers. For this reason, this study wants to get answers of questions related to the implementation of law number 11 of 2016 concerning tax amnesty in building awareness of taxpayers in Bandung City. In this case including the planning, implementation, and evaluation of the tax amnesty program. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data and information collection techniques are carried out through interviews, observation, documentation studies, and literature studies analyzed using data reduction, data presentation, and data verification, then validated using triangulation techniques. The results of the study show 1) The tax amnesty program as a policy taken by the government in the field of taxation, in the process of formulating the rules in this case law number 11 of 2016 has included in detail the mechanism of the tax amnesty program. 2) Implementation of the overall tax amnesty program was successful, based on two indicators. First, it concerns the ransom received by the state. Second, concerning the number of taxpayers who participate in the tax amnesty program. 3) Obstacles in implementing the tax amnesty program are related to data security of taxpayers and socialization that is considered to be lacking. For this reason, efforts have been made in the form of increasing the security of taxpayer data and the need for strengthening in terms of socialization. The socialization carried out must be clear, contain the purpose and mechanism of procedures for following the tax amnesty program.