IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK SIPIL ANAK MELALUI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN JEMPUT BOLA : Studi Deskriptif Mepeling "Memberikan Pelayanan Keliling" di Kota Bandung

• Main Author: Yoana, Ade Kusumah Witanto (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-04-23.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/35501/1/S_PKN_1400551_Title.pdf; http://repository.upi.edu/35501/2/S_PKN_1400551_Abstract.pdf; http://repository.upi.edu/35501/3/S_PKN_1400551_Table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/35501/4/S_PKN_1400551_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/35501/5/S_PKN_1400551_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/35501/6/S_PKN_1400551_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/35501/7/S_PKN_1400551_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/35501/8/S_PKN_1400551_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/35501/9/S_PKN_1400551_Bibliography.pdf; http://repository.upi.edu/35501/10/S_PKN_1400551_Appendix.pdf
• Keywords: JA Political science (General); JQ Political institutions Asia; JS Local government Municipal government

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi anak dan keluarnya PERMEN PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Penelitian ini berusaha menggambarkan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan KLA khususnya dalam kluster hak sipil anak dalam kepemilikan akta kelahiran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, serta melakukan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan upaya Kota Bandung dalam mewujudkan KLA. Dalam kluster hak sipil anak pemerintah Kota Bandung memeiliki program memberikan pelayanan keliling (Mepeling) sebagai inovasi pemenuhan hak anak dalam kepemilikan akta kelahiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) masih banyak anak di Kota Bandung yang belum memiliki akta kelahiran sehingga Disnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandungl membuat suatu program yang dapat mempercepat kepemilikan akta kelahiran. (2) implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Bandung dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada dukungan dari para pemangku kepentingan yang konsen dan konsisten serta masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif. (3) Kendala yang ditemukan diantaranya sarana prasarana belum maksimal, kurangnya sumberdaya manusia dalam menjalankan program tersebut dan upaya yang dapat dilakukan yaitu bekerjasama dengan instansi atau dunia usaha dalam menjalankan kebijakan. ;---This research is motivated by the lack of attention of the local government in protecting children and discharge of Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. This study sought to describe the efforts made the Government of the city of Bandung in realizing CFCS especially in clusters of civil rights of the child in the possession of a birth certificate. By using qualitative descriptive method and approach, the study found. The technique of data collection by way of interviews, observation, documentation, and library studies. Technique of data analysis by reduction of data, data presentation, withdrawal and verification of conclusions, as well as perform data validity. This research found several important points about the efforts of the city of Bandung in realizing Child-friendly City. In a cluster of children's civil rights had a huge program of Bandung City Government is program Mepeling (Memberikan Pelayanan Keliling) as fulfillment of the rights of the child in the innovations of the ownership of a birth certificate. The results showed that (1) there are still many children in the city of Bandung which don't have a birth certificate so that the Disnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung make a program that can accelerate the possession of a birth certificate. (2) the implementation of the policy of Child-friendly City in Bandung can be implemented with either when there is support from stakeholders are concentrated and consistent and the public participated actively. (3) the constraints that are found include infrastructure has not been fullest, lack of human resources in carrying out the program, an effort that can be done that is collaborating with agencies or the world effort in carrying out the policy.