THE REPRESENTATION OF SOCIAL ACTORS IN THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA : A Critical Discourse Analysis

Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-undang Dasar 1945 merupakan diskursus tertulis yang paling penting di Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap postur ideologi di balik representasi aktor sosial di dalamnya, menggunakan jaringan aktor sosial dalam kerangka diskursus van Le...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ardian, Reza (Author)
Format: Book
Published: 2013-11-29.
Subjects:
Online Access:Link Metadata
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-undang Dasar 1945 merupakan diskursus tertulis yang paling penting di Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap postur ideologi di balik representasi aktor sosial di dalamnya, menggunakan jaringan aktor sosial dalam kerangka diskursus van Leeuwen, yaitu rekontekstualisasi praktek sosial (1993). Analisis penelitian ini dibagi ke dalam dua tahap, yaitu analisis bagian pembukaan dan analisis bagian batang tubuh. Hasil analisa menunjukkan bahwa UUD '45 memperlihatkan 29 aktor sosial secara keseluruhan. Di bagian pembukaan, aktor sipil dan agen eksekutif digambarkan sebagai aktor utama. Pada bagian ini, aktor sipil digambarkan dalam inklusi total dan spesifikasi, sehingga menjadi aktor yang lebih dominan daripada agen eksekutif yang digambarkan dalam eksklusi parsial dan generikisasi. Dengan demikian, bagian pembukaan UUD '45 mengandung beberapa elemen sosialisme, karena dalam sosialisme aktor sipil merupakan topik diskusi yang lebih dominan daripada aktor eksekutif, dan sosialisme ini menjadi postur ideologi yang paling dominan di bagian pembukaan. Di bagian batang tubuh, aktor sipil, agen eksekutif, legislatif, dan yudikatif cenderung digambarkan dalam inklusi, aktifasi, dan fungsionalisasi. Sebagai konsekuensinya, mereka dipahami sebagai aktor-aktor yang lebih dominan daripada aktor lain. Di sisi lain, aktor sipil cenderung digambarkan dalam eksklusi parsial, asimilasi, dan klasifikasi, sehingga menjadi aktor minor. Ini memberi kesan bahwa bagian batang tubuh mengandung beberapa elemen demokrasi, karena dalam demokrasi aktor negara menjadi topik diskusi yang lebih dominan daripada aktor sipil. Lebih jauh, bagian batang tubuh UUD '45 berusaha membentuk demokrasi sebagai postur ideologi yang paling dominan. Hasilnya, bagian batang tubuh cenderung merubah ideologi sosialisme yang sebelumnya dikenalkan di bagian pembukaan, menjadi ideologi demokrasi. Ini mengindikasikan, pada tahap tertentu, postur ideologi pada bagian pembukaan tidak sesuai dengan postur ideologi pada bagian batang tubuh. Kata kunci: jaringan aktor sosial, Undang-undang 1945, postur ideologi.
Item Description:http://repository.upi.edu/3609/1/S_IND_0707994_Title.pdf
http://repository.upi.edu/3609/2/S_IND_0707994_Abstract.pdf
http://repository.upi.edu/3609/3/S_IND_0707994_Table%20of%20Content.pdf
http://repository.upi.edu/3609/4/S_IND_0707994_Chapter1.pdf
http://repository.upi.edu/3609/5/S_IND_0707994_Chapter2.pdf
http://repository.upi.edu/3609/6/S_IND_0707994_Chapter3.pdf
http://repository.upi.edu/3609/7/S_IND_0707994_Chapter4.pdf
http://repository.upi.edu/3609/8/S_IND_0707994_Chapter5.pdf
http://repository.upi.edu/3609/9/S_IND_0707994_Bibliography.pdf
http://repository.upi.edu/3609/10/S_IND_0707994_Appendix.pdf