PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 : Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang Presidential Threshold - Hutabarat, Putra Kaslin Hutabarat (2019)
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perdebatan anatara Partai PDI-Perjuangan selaku partai simple mayority dari pemerintah yang mengajukan usulan diadakannya ambang batas presidential threshold sebesar 20% kursi parlemen dan 25% suara nasional. Sedangkan Partai Gerinda sebagai simple minority mangajukan usulan ambang batas sebesar 0%. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan menggunakan desain penelitian studi komparatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Pengambilan Informan diajukan sesuai dengan subjek permasalahan yang terkandung di dalam penelitian ini yaitu, dari pihak DPP Partai PDI-Perjuangan diwakilkan oleh kader DPP PDI Perjuangan sekaligus ketua TKN wilayah Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Ir. Edwrd Tanari, M.Si, sebagai pihak yang pro terhadap PT dan dari pihak DPP Partai Gerindra oleh Bapak Brigjen TNI (Purn) Anwar Ende, S.IP sebagai pihak yang kontra terhadap PT. Selain itu juga informan dari salah satu pakar yaitu Effendi Gazali sekaligus penggugat UU Tentang pengaturan presidential threshold dan politisi senior Dr. Ir. H. Akbar Tanjung sebagai tokoh yang berpengalaman dalam melihat perkembangan pemilu di Indonesia. Adapun teknik analisis data yang digunakan dengan cara reduksi data, pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa terjadi perbedaan pandangan secara prinsip dan politis tentang diberlakukannya sistem presidential threshold dengan diberlakukannya pemilu serentak, sebab syarat ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu sebelumnya. Kata Kunci : Pemilu, Presidential Threshold, Partai politik, Demokrasi, Pemilu Serentak ABSTRACT This research is motivated by the debate about the application of the presidential threshold threshold system among political party politicians in the Republic of Indonesia Parliament. Concretely, this study examines political party debates in addressing the implementation of the presidential threshol system in the 2019 presidential election. In this debate, the PDI-Perjuangan Party as a simple majority party from the government is followed by the Golkar Party, Hanura Party, Nasdem Party, PKB and PPP as the coalition that proposed a presidential threshold threshold of 20% of parliamentary seats and 25% of national votes. While the Gerinda, Democrats, PKS and PAN parties proposed a threshold of 0%. This study uses a qualitative descriptive method, and uses a comparative study design. The data collection technique uses observation, interviews, documentation. Informants were submitted according to the subject matter contained in this study, namely, from the DPP PDI-Perjuangan Party represented by PDI Perjuangan DPP cadres as well as chairman of the South Sulawesi TKN region, namely Mr. Ir. Edwrd Tanari, M.Sc, as a party that is pro against the PT and from the Gerindra Party DPP by Mr. TNI Brigadier General Retired Anwar Ende, S.IP as the party who contradicted PT. Besides that, he was also an informant from one of the experts, Effendi Gazali, as well as the plaintiff of the Law concerning the regulation of the presidential threshold and senior politician Dr. Ir. H. Akbar Tanjung as a figure who is experienced in seeing the development of elections in Indonesia. The data analysis techniques used by means of data reduction, data collection and conclusion. The results of this study that there are differences in principle and political views about the enactment of the presidential threshold system with the enactment of simultaneous elections, because the threshold requirements used are the results of previous elections. Keywords: Election System, Presidential Threshold, Democracy, Concurrent Elections