REDISAIN PROGRAM SENI RUPA DEWAN KESENIAN KOTA TANGERANG - Amir Sarifudin, - (2019)
Pelestarian sebuah kebudayan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, seniman,dan masyarakat. Pemerintah memilki kewenangan berupa kebijakan yang akan mengatur dan menyusun program kegiatan. Dewan Kesenian Kota Tangerang (DKT) sebagai sebuah lembaga kesenian yang merupakan wadah aspirasi para seniman dan budayawan untuk menyampaikan ide dan gagasanya. DKT memiliki tanggung jawab akan kemajuan dan perkembangan kesenian di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan ingin megetahui sejauh mana peran DKT dalam melestarikan seni rupa di Kota Tangerang. Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah kurang berkembangnya seni rupa yang ada di Kota Tangerang. Serta eksistensi DKT yang tidak muncul sebagai sebuah lembaga kesenian yang peranya sangat di tunggu masyarakat seni. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola triangulasi data. Data diambil berdasarkan wawancara dengan para narasumber, observasi langsung di lapangan dan untuk melengkapi data menggunakan studi perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kurang adanya kerjasama yang harmonis antara pengurus DKT dengan pemerintah Kota Tangerang. Dengan kondisi yang demikian maka akan menimbulkan gap yang pada akhirnya merugikan perkembangan kesenian di Kota Tangerang. Kedua belah pihak harus melakukan rekonsiliasi dan melebarkan kerjasama secara intensif. Sesuai dengan tupoksinya bahwa Dewan kesenian adalah lembaga kesenian yang memiliki peran sebagai mitra pemerintah dalam membantu merumuskan kebijakan serta merencanakan berbagai program guna mendukung kegiatan pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) seni budaya di wilayah Kota Tangerang. . Sebaiknya DKT diposisikan sebagai think tang pada urusan seni dan budaya, sehingga akan tercapai keharmonisan dalam menata kesenian. Kata kunci : Kebijakan, Kebudayaan , Seni Rupa ABSTRAC Preservation of a culture is a shared responsibility between the government, artists and society. The government has the authority in the form of policies that will regulate and develop program activities. Tangerang City Arts Council (DKT) as an art institution which is a forum for artists and cultural aspirations to convey their ideas and ideas The. DKT has responsibility for the progress and development of the arts in the region. This study aims to find out the extent of the role of the FGD in preserving fine arts in the city of Tangerang. The background of this research is the lack of development of art in Tangerang City. And the existence of FGDs that did not appear as an art institution whose role was very much awaited by the art community. The research method used is descriptive qualitative using a data triangulation pattern. Data was taken based on interviews with resource persons, direct observation in the field and to complete data using library studies. The results of this study indicate that there is a lack of harmonious cooperation between FGD management and the Tangerang City government. With such conditions, it will create a gap which ultimately harms the development of art in the city of Tangerang. Both parties must reconcile and expand cooperation intensively. In accordance with its duties, the Arts Council is an art institution that has a role as a government partner in helping formulate policies and plan various programs to support the preservation (protection, development and utilization) of cultural arts activities in the Tangerang City area. . It is better if DKT is positioned as a think on art and culture, so that harmony will be achieved in organizing the arts. Keywords: Policy, Arts, Fine Arts