STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : Studi Deskriptif Kualitatif Di Desa Hu'u Kabupaten Dompu NTB

• Main Author: Nurlailah, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-08-15.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/38339/1/T_PKn_1706981_Title.pdf; http://repository.upi.edu/38339/2/T_PKn_1706981_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/38339/3/T_PKn_1706981_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/38339/4/T_PKn_1706981_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/38339/5/T_PKn_1706981_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/38339/6/T_PKn_1706981_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/38339/7/T_PKn_1706981_Appendix.pdf
• Keywords: HT Communities. Classes. Races; JA Political science (General); L Education (General)

Penelitian adalah untuk mengetahui mengapa terjadi perkawinan campuran dan Mengapa perkawinan campuran dapat mempengaruhi status hukum dan status sosial anak dan bagaimanaupayaperlindungan hukum dengan adanya peran pemerintah dan masyarakat setempat terhadap status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Lebih khusus bagi anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat perkawinan campuran yang dilakukan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing yang belum tercatat disebabkan karena hal - hal dokumen yang kurang mendukung akibat perkawinan campuran yang dilakukan secara kontrak (nikah sirih), perceraian, dan sebagainya. Beberapa kendala diatas membawa kerugian bagi anak hasil perkawinan campuran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan studi deskriptif yang dilakukan di Desa Hu'u kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu - NTB. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa para pelaku perkawinan campuran yang belum tercatat membawa dampak yang negatif bagi anak hasil perkawinan campuran dalam kehidupannya sehari-hari. Hal tersebut berkaitan dengan status kewarganegaraan, status hukum, serta kehidupan sosial anak (kehidupan dalam agama, pendidikan, kesehatan) dimana anak kurang mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan campur tangan pemerintah setempat dan masyarakat sekitar dengan peran serta upaya untuk memberikan solusi dan pandangan kepada subjek dan anak hasil perkawinan campuran yang belum tercatat agar masalah yang dialami dapat terselesaikan agar anak hasil perkawinan campuran mendapatkan hak hukum dan status kewarganegaraan selayaknya anak dan masyarakat pada umumnya agar sesuai dengan yang di amanatkan dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan cita-cita dan harapan bangsa dan negara Indonesia. Kata Kunci : Hukum, Kewarganegraan, dan Perkawinan Campuran ------------The purpose of this research is to find out why mixed marriages occur and why mixed marriages can affect the legal status and social status of children and how to protect the law with the role of government and local communities in the legal status of the citizenship of children resulting from mixed marriages in the perspective of citizenship education. More specifically for children of mixed marriages that are not recorded mixed marriages between Indonesian citizens and foreign citizens who have not been recorded due to document matters that are less supportive due to mixed marriages that are carried out by contract (betel marriage), divorce, etc. . Some of the obstacles above bring harm to the children of mixed marriages. The research method used is a qualitative research method with a descriptive study conducted in Hu'u Village, Hu'u District, Dompu Regency - NTB. Based on the results of the study, it can be concluded that the perpetrators of mixed marriages that have not been recorded have a negative impact on children of mixed marriages in their daily lives. This relates to citizenship status, legal status, and social life of children (life in religion, education, health) where children receive less attention, both from the government and society. Thus, the intervention of the local government and surrounding communities with the role and efforts to provide solutions and views to the subjects and children of mixed marriages that have not been recorded so that the problems experienced can be resolved so that children resulting from mixed marriages get legal rights and citizenship status like children and the general public to be in accordance with what is mandated in Law No. 12 of 2006 and the ideals and hopes of the Indonesian nation and state. Keywords: Law, Citizenship, and Mixed Marriage