ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Program Guru Garis Depan (GGD) adalah program pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan perekrutan guru sebagai pegawai negeri sipil dan menempatkan mereka di daerah-...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hery Azhar Djafar, - (Author)
Format: Book
Published: 2018-08-21.
Subjects:
Online Access:Link Metadata
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Program Guru Garis Depan (GGD) adalah program pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan perekrutan guru sebagai pegawai negeri sipil dan menempatkan mereka di daerah-daerah khusus atau daerah-daerah yang berada pada kategori terdepan, terluar, tertinggal (3T), dan terpencil. Fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program GGD tersebut sebagai bagian dari paket kebijakan penataan dan pemerataan pendidikan nasional, pada lingkup wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah sasaran program pada tahun 2016. Dalam menganalisis implementasi program kebijakan tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan proses pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk kebutuhan analisis menggunakan model analisis implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edwards III yang menitik beratkan pada empat faktor utama yang dapat memengaruhi pelaksanaan/implementasi dari sebuah kebijakan/program, yaitu: faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program GGD di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil dilaksanakan. Namun bila melihat dari pemenuhan empat unsur utama implementasi yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan/program maka masih dapat dikatakan belum maksimal. Kelemahan faktor komunikasi terlihat pada proses transmisi informasi yang tidak efektif menjangkau hingga ke level sekolah sasaran sehingga kepala sekolah dan guru-guru pada sekolah tersebut tidak mengetahui mengenai keberadaan program GGD. Tantangan utama pemerintah pada program ini adalah bagaimana menyikapi timbulnya kecemburuan sosial bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah sasaran yang juga menuntut untuk dapat diangkat menjadi guru pegawai negeri sipil.;-- The Frontlined Teacher Program (GGD) is the official program of the Ministry of Education and Culture cooperate with several government agencies to recruit special formation of civil servant teachers and place them in special areas or in the foremost, outermost, disadvantage, and remote areas in Indonesia. The focus of this research is to analyze the implementation of the program which is part of the national policy of structuring and equity of the education, in West Bandung District as one of the targeted area of the program in 2016. In analyzing the implementation of the program, researcher was used a descriptive qualitative by applying data collecting technique such as interview and documentary. The data were then analyzed using qualitative descriptive analysis and implementation analysis model of George C. Edwards III which focuses on four main factors that can affect the implementation of a policy or program. Those factors are: communication, resource, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study indicate that the implementation of The Frontlined Teacher program in West Bandung District has been successfully implemented. However, when viewed from the fulfillment of the four key elements of implementation of George Edwards III Model, the success rate of the implementation was still on not maximal condition. The weakness of the communication factor is seen in the ineffective information transmission process reaching up to the target school level so that the principals and teachers at the school are not aware of the existence of the program. It also reveals the main government challenge to this program is how to respond to the emergence of social jealousy for honorary teachers in target schools who also demand to be appointed as civil servant teachers.
Item Description:http://repository.upi.edu/39227/1/T_ADPEN_1608366_Title.pdf
http://repository.upi.edu/39227/2/T_ADPEN_1608366_Abstract.pdf
http://repository.upi.edu/39227/3/T_ADPEN_1608366_Table_of_Content.pdf
http://repository.upi.edu/39227/4/T_ADPEN_1608366_Chapter1.pdf
http://repository.upi.edu/39227/5/T_ADPEN_1608366_Chapter2.pdf
http://repository.upi.edu/39227/6/T_ADPEN_1608366_Chapter3.pdf
http://repository.upi.edu/39227/7/T_ADPEN_1608366_Chapter4.pdf
http://repository.upi.edu/39227/8/T_ADPEN_1608366_Chapter5.pdf
http://repository.upi.edu/39227/9/T_ADPEN_1608366_Bibliography.pdf