UMAT MUSLIM DI XINJIANG DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOMUNIS TIONGKOK 1950-2014 : Kajian Konflik Etnis Uighur

• Main Author: Wulan Safitri, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-09-02.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/39564/3/S_SEJ_1506695_Title.pdf; http://repository.upi.edu/39564/4/S_SEJ_1506695_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/39564/5/S_SEJ_1506695_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/39564/6/S_SEJ_1506695_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/39564/7/S_SEJ_1506695_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/39564/8/S_SEJ_1506695_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/39564/9/S_SEJ_1506695_Appendix.pdf
• Keywords: D History (General); L Education (General)

ABSTRAK Penelitian ini menggambarkan adanya konflik yang terjadi antara Pemerintah Tiongkok dengan etnis Uighur di provinsi Xinjiang pada tahun 1950-2014. Penulisan skripsi ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap etnis Uighur karena belum banyak penelitian yang mengkaji mengenai kehidupan muslim Uighur di negara komunis Tiongkok ini. Studi ini secara garis besar menjawab pertanyaan penelitian "bagaimana kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok sehingga terjadinya konflik antara etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok tahun 1950-2014". Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode historis yang terdiri dari pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Kemudian untuk mempermudah analisis, penulis menggunakan pendekatan interdisipliner. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi antara etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok dilatarbelakangi oleh beberapa hal yakni, wilayah Uighur merupakan wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam sehingga Tiongkok memainkan peranan politik untuk kepentingan ekonominya, selain itu Uighur dan Tiongkok memiliki identitas yang berbeda, kemudian lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok yang diskriminatif terutama setelah dikeluarkannya kebijakan Nasionalisme Transmigrasi etnis Han ke Xinjiang membuat semakin menyempitnya kebebasan dan menyebabkan deprivasi bagi etnis Uighur. Etnis Uighur tidak hanya diam, mereka melakukan upaya-upaya sebagai ekspresi dari kekecewaannya terhadap pemerintah. Respon atau upaya yang dilakukan semula hanya berbentuk demonstrasi dan unjuk rasa hingga pada akhirnya berujung pada kekerasan. Kerusuhan yang dilakukan oleh etnis Uighur ini menyebabkan hubunga antara etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok semakin renggang. Pemerintah Tiongkok pun menyederhanakan peristiwa berdarah tersebut sebagai bentuk perlawanan memerangi terorisme dan sparatis dari etnis Uighur. Kata Kunci: Konflik, Etnis Uighur, Pemerintah Tiongkok, Kebijakan politik. ABSTRACT This study illustrates the conflict between the Chinese government and the Uighur ethnic group in Xinjiang province in 1950-2014. The writing of this research originated from the author's interest in the Uighur ethnic group because there haven't been many researches that examine the lives of Uighur Muslims in Chinese communist country. This study broadly answers the research question "what political policies issued by the Chinese government that arose conflicts between Uighur ethnic group and the Chinese government in 1950-2014". To answer the research question, the author conducted a study using historical methods consisting of collecting resources, source criticism, interpretation and historiography. The author uses an interdisciplinary approach to facilitate the analysis. The results found that the conflict between Uighur ethnic group and the Chinese government was motivated by several things. The Uighur region is rich in potential natural resources hence China plays a political role in their economic interests. Furthermore, the Uighur ethnic group and the Chinese have different identities. Also, the policies issued by the discriminatory Chinese Government, especially after the issuance of the Han ethnic Transmigration Nationalism policy to Xinjiang, lessened the freedom and caused deprivation for the Uighur ethnic group. The Uighur ethnic group did not stay still, they made efforts to express their disappointment with the government. The response or effort that was carried out initially was only in the form of strikes and rallies that eventually led to violence. The riots carried out by the Uighur ethnic group caused their relations with the Chinese government to become increasingly tenuous. The Chinese government also simplified the bloody events as a form of resistance to fighting terrorism and separatists from the Uighur ethnic group. Keywords: Chinese Government, Conflict, Political Policy, Uighur ethnic group