PERAN PUBLIK DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN NEGARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE MELALUI PENDEKATAN BUDAYA KEWARGANEGARAAN (CIVIC CULTURE) : Studi Kasus pada Perbatasan Darat Kabupaten Timor Tengah Utara Dan Distrik Oekusi - Heribertus Binsasi, - (2019)
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi yang belum diselesaikan. Dalam upaya penyelesaian sengketa, kedua negara menggunakan pendekatan hukum internasional namun terdapat perbedaaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut berakibat pada belum ditetapkan atau disepakati garis perbatasan pada beberapa titik. Hal ini sering menimbulkan konflik komunal antar kedua kelompok masyarakat. Oleh karena itu kedua negara bersepakat untuk melibatkan masyarakat lokal dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk; 1) Menganalisis peran public yaitu peran tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (civic culture); 2) Mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (civic culture); 3) Mengkaji dan menemukan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (civic culture). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah perbatasan darat Kabupaten Timor Tengah Utara dan DistrikOekusi dengan subjek penelitian tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah 1) Peran public dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan melalui pendekatan budaya kewarganegaraan adalah terlibat dalam setiap pertemuan penyelesaian sengketa perbatasan yang difasilitasi oleh pemerintah dan membantu pemerintah dalam mengkaji bukti-bukti sejarah tentang perbatasan pada zaman dahulu melalui survey di lapangan; 2) Proses penyelesaian sengketa perbatasan melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (civic culture) dilakukan dengan maloemamat (saling menyuguhkan sirih pinang), tok tamolok tabua (dialog bersama), natone (ritual adat) dan tiun menu (sumpah adat); 3) Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (civic culture) adalah nilai saling menghargai dan menghormati, cinta kasih dan cintai damai kebersamaan, persaudaraan, tolong menolong, keadilan, dan nilai persatuan. Kata Kunci :Peran Publik, Sengketa Perbatasan, Budaya Kewarganegaraan. This research was motivated by the existence of border disputes between Indonesia and Timor Lestein North Central Timor Regency and the Oekusi District that have not yet been resolved. In an effort to resolve disputes, the two countries use the approach of international law but there are differences of opinion. This difference of opinion resulted in a border line not being established or agreed upon at some point. This often leads to communal conflicts between the two groups of people. Therefore the two countries agreed to involve the local community in resolving the dispute. The purpose of this study is to; 1) Analyze the public role, namely the role of traditional leaders, community leaders and religious leaders in efforts to resolve Indonesian and Timor Leste border disputes through civic culture approach; 2) Describe the process of resolving Indonesianand Timor Leste border disputes through civic culture approach; 3) Assessing and discovering the values of local wisdom contained in the process of resolving border disputes between Indonesia and Timor Leste through civic cultural approach. This study uses a qualitative approach with a case study method. The location of this study is the land border of North Central Timor Regency and Oekusi District with the subject of research by traditional leaders, community leaders, religious leaders. The technique of collecting data uses observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include data reduction techniques, data presentation and draw conclusions and verification. The findings in this study are; 1) The role of the public in efforts to resolve border disputes through a cultural approach is involved in every dispute resolution meeting and conflict between the two parties and helps the government in reviewing historical evidence about the border in the past; 2) The process of resolving border disputes through a cultural approach is carried out with maloe mamat (presenting betel nut betel nut), tok tamoloktabua (joint dialogue), natone (traditional ritual) and tiun menu (traditional oath); 3) The values of local wisdom contained in the border dispute resolution process through culture approaches are mutual respect and respect value, love and love for peace,togetherness, brotherhood, justice, unity. Keywords: Public Role, Border Dispute, Civic Culture