KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KAMPUNG MAHMUD UNTUK MEMILIKI SERTIFIKAT ATAS HAK ULAYAT: Studi Kasus di Kampung Adat Mahmud Desa Mekarrahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung - Muhammad, Angki Aulia (2013)
Hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari tanah, begitu pula membicarakan eksistensi masyarakat kampung adat. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan essensial bagi masyarakat Kampung Mahmud. Masyarakat Kampung Mahmud telah tinggal lama di tanah adatnya (hak ulayat) tersebut. Untuk menjaga hak dan eksistensi tanah, secara yuridis formal dibutuhkan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat atas tanah yang dimiliki masyarakat Kampung Mahmud. Sertifikat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat atas tanah, sebagai media informasi mengenai tanah yang dimiliki, dan dengan memiliki sertifikat pemerintah dapat menjalankan tertib administrasi pertanahan sehingga memudahkan pemerintah memberikan kepastian hukum atas tanah yang bersertifikat. Namun masyarakat Kampung Mahmud belum menyadari benar pentingnya memiliki sertifikat tanah, terdapat banyak kendala dihadapi oleh masyarakat Kampung Mahmud untuk mensertifikasi tanah yang dimilikinya. Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, dirumuskan dalam 3 rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Kampung Mahmud untuk kepemilikan sertifikat tanah atas hak ulayat?, 2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengurus sertifikat tanah hak ulayat?, 3) Bagaimana cara-cara mengatasi kendala dalam mengurus sertifikat tanah?. Untuk mengetahui fenomena dalam penelitin ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung Mahmud yang memiliki tanah dan untuk menambah informasi yang didapatkan di Kampung Mahmud, penelitian juga dilaksanakan di Desa Mekarrahayu sebagai daerah administratif dari Kampung Mahmud dan di Kantor Pertanahan Kabupaten sebagai lembaga pemerintah yang mengurus tentang pertanahan di Kabupaten Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kampung Mahmud masih rendah dalam kepemilikan sertifikat tanah. 2) Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat Kampung Mahmud dalam mengurus sertifikat tanah hak ulayat diantaranya masyarakat Kampung Mahmud tidak mengetahui prosedur dalam pendaftaran tanah sehingga kerap kali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab saat hendak mengurus Sertifikat Hak Milik. Warga Kampung Mahmud tidak mampu membayar biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pelayanan sertifikasi tanahnya. Warga Kampung Mahmud malas mengurus Sertifikasi tanahnya. Perasaan masyarakat Kampung Mahmud yang menganggap tanah mereka merupakan tanah adat dan tidak perlu didaftarkan menjadi alasan mengapa warga tersebut tidak mendaftarkan tanahnya. 3) Kantor Pertanahan Kab. Bandung tidak memberatkan proses sertifikasi pendaftaran tanah adat yang dilakukan oleh warga Kampung Mahmud. Pemerintah bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kab. Bandung melakukan Prona untuk meningkatkan pendaftaran tanah bagi masyarakat yang tidak mampu. Terdapat program Larasita dan Yandu yang dilaksanakan secara rutin seminggu sekali secara bergilir di tiap kecamatan. Pihak desa Mekarrahayu pun tak pernah henti-hentinya mengingatkan warga untuk memiliki sertifikat tanah saat kunjungan kerja. Human lives can not be separated from the land, as well as discuss the existence of the traditional village society. Land has a very important position and essential for Kampung Mahmud society. Kampung Mahmud community has long lived in their customary lands (communal rights) is. To keep the rights and existence of land, formal juridical required certificate as a proof of the strong over land owned by the village of Mahmud. Certificates serve as a strong evidence on the ground, as a medium of information about land owned, and the government can execute a certificate of land so as to facilitate the orderly administration of the government to provide legal certainty on land certified. However, Kampung Mahmud community has not yet realized the importance of the land certificate, there are many obstacles faced by Kampung Mahmud community to certify its land. To facilitate the understanding of this research, the researchers defined it in three formulation of the problem, namely: 1) How does the level legal awareness Kampung Mahmud land certificate for ownership over customary rights?, 2) What are the factors that become obstacles in taking care of land certificates of customary rights, 3) How does the ways to overcome obstacles in the taking care of the land certificate?. To find out the phenomenon in this research, researchers used a qualitative approach with case study method. Subjects in this research were Kampung Mahmud community owns the land and to supplement the information obtained in Kampung Mahmud, the research was also conducted in the village of Mekarrahayu as administrative areas of Kampung Mahmud and in the District Land Office as government agencies that take care of the land in Bandung district. The results of this study are 1) The level of public awareness is still low in Kampung Mahmud land ownership certificates. 2) The constraints faced by Kampung Mahmud community in the take care of such customary rights land certificate Kampung Mahmud community do not know the procedure in the registration of land so often be utilized by unscrupulous who are not responsible when they want to taking care of Certificate of Ownership. Residents of Kampung Mahmud can not afford the costs to be incurred in the process of land certification services. Residents of Kampung Mahmud are lazy with land certification. Kampung Mahmud community feeling who think their land is customary land and does not need to be listed as a reason why the residents do not register their land. 3) Bandung District Land Office does not burden the registration of customary land certification process is conducted by the residents of Kampung Mahmud. Government in collaboration with the District Land Office Bandung conduct Prona (National Agrarian Program) to improve land registration for people who can not afford. There are Laradisita and Yandu program held regularly once a week in rotation in each subdistrict. Mekarrahayu village party was never ceaselessly to remind residents to have a land certificate during a working visit.