INDEKS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2018 - Sindi Puspitasari, - (2019)
Penelitian ini didasari oleh permasalahan rendahnya keterlibatan masyarakat di Indonesia dalam bertransaksi menggunakan fasilitas layanan perbankan syariah. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengukur tingkat inklusi keuangan pada sektor perbankan syariah meliputi Bank Umum Syaraih (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2015-2018 dengan menggunakan Indeks Inklusi Keuangan. Terdapat tiga dimensi yang diukur dalam penelitian ini yaitu dimensi aksesibilitas, availabilitas dan penggunaan. Penelitian ini dilakukan di 33 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat inklusi keuangan syariah Tahun 2015-2018 mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana rata-rata Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia termasuk kategori rendah. Dari 33 provinsi di Indonesia, DKI Jakarta termasuk kategori tinggi, provinsi Aceh dan D.I Yogyakarta termasuk kategori sedang, dan terdapat 30 provinsi dengan kategori rendah. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan kategori terendah. Setiap dimensi indeks inklusi keuangan juga terkategori rendah selama periode penelitian.;--This research is based on the problem is the low involvement of the public in making transaction using Islamic banking service in Indonesia. This study aims to describe and measure the level of Islamic financial inclusion on the Islamic banking sector include Sharia Commercial Bank (BUS), Sharia Business Unit (UUS) and Rural Sharia Bank (BPRS) in Indonesia period 2015-2018 using Index of Financial Inclusion. There are three dimensions measured in this study dimensions of accessibility, availability and usage. This research was conducted in 33 provinces in Indonesia. The method used in this research is quantitative descriptive method. The results showed the level of sharia financial inclusion in 2015-2018 experienced a fluctuating development in which the average Index of shariah financial inclusion in Indonesia is the low category. From 33 provinces in Indonesia, DKI Jakarta included in the high category, Aceh and D.I Yogyakarta are in the medium category, and there are 30 provinces with low category. Nusa Tenggara Timur Province is a province with the lowest category during the study period. Generally, the dimensions index of shariah financial inclusion are the low category.