PERISTIWA 27 JUNI 1955: Kajian Tentang Hubungan Sipil dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) - Wahyuni, Anny (2013)
Skripsi yang berjudul "Peristiwa 27 Juni 1955: Kajian Tentang Hubungan Sipil dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)" berisi mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa 27 Juni 1955. Permasalahan yang utama dalam bahasan skripsi ini adalah " Bagaimana terjadinya Peristiwa 27 Juni 1955". Masalah utama ini kemudian dibagi menjadi tiga pertanyaan penelitian yaitu (1) mengenai Apa yang melatarbelakangi terjadinya Peristiwa 27 Juni 1955?; (2) Bagaimana kronologis Peristiwa 27 Juni 1955?; (3) Bagaimana dampak Peristiwa 27 Juni 1955 terhadap hubungan sipil dan militer? Metode yang digunakan adalah metode historis dengan melakukan empat langkah penelitian yaitu pertama: heuristik, heuristik dimulai dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber mengenai Peristiwa 27 Juni 1955. Kedua kritik, kritik terhadap sumber-sumber yang diperoleh. Ketiga menginterpretasikan data. keempat historiografi. Sedangkan untuk pengumpulan data penulis melakukan teknik studi literatur yaitu mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan kajian penulis. Berdasarkan hasil peneitian diperoleh kesimpulan. Pertama, militer merupakan suatu organ yang penting di miliki oleh pemerintah dalam suatu negara guna mempertahankan dan memelihara keamanan bangsa, pada masa Demokrasi Liberal (19501959) militer di tempatkan dibawah supremasi sipil. Kedua, pada masa Demokrasi Liberal merupakan zaman keemasan bagi partai-partai politik dan mereka saling memperebutkan kedudukan di parlemen menyebabkan usia kabinet tidak cukup lama. Terjadinya pergantian kabinet ini menyebabkan militer tidak puas dengan sistem pemerintahan Indonesia dan mereka menunjukan sikap keras serta menentang kebijaksanaan kabinet. Ketiga, akibat dari ketidak puasaan militer terhadap pemerintahan sipil pada masa demokrasi liberal menyebabkan terjadinya peristiwa 27 Juni 1955. Militer melakukan pemboikotan ketika Bambang Utoyo diangkat menjadi KSAD. Pemboikotan ini di pimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis. Sehingaa Zulkifli Lubis dipecat dari jabatannya. Keempat, Peristiwa 27 Juni berdampak jatuhnya kabinet Ali dan digantikan oleh Burhanudin Harahap. Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap di ambil kebijakan menghentikan Bambang Utoyo sebagai KSAD dan menggantikannya dengan Nasution serta mencabut pemecatan terhadap Kolonel Zulkifli Lubis. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan aksi protes Angkatan Darat kepada Pemerintahan Sipil Karena terlalu ikut campur dalam urusan militer. Dan mereka menganggap sistem Demokrasi Liberal itu tidak cocok dilaksanakan di Indonesia karena setiap kabinet yang berkuasa tidak pernah menjabat dalam waktu yang cukup lama disebabkan koalisi antara partai tidak berjalan cukup lama dan kuat sehingga setiap kabinet mudah jatuhnya dan AD meminta kembali kepada UUD 1945.