ANALISIS TRANSPARANSI PELAKSANA KONSTRUKSI PADA PENYELENGGARAAN PROYEK PEMERINTAH DI JAWA BARAT - Febrian Mustika Dilla, - (2019)
Penyelenggaraan proyek pemerintah harus memiliki keterbukaan informasi publik publik yang terdiri dari 3 unsur utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penyelenggaraan proyek pemerintah di Jawa Barat tapi faktanya tidak transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran transparansi menurut persepsi pelaksana konstruksi pada sektor pemerintah dan membandingkan indikator CoST dengan kondisi eksisting dilapangan. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi indikator KIP di bidang Jasa Konstruksi dan indikator yang dikeluarkan oleh Construction Sector Transparency Initiative (CoST). Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaksana konstruksi di Jawa Barat. Sampel penelitian ini adalah pelaksana konstruksi usaha menengah dan usaha besar menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08 Tahun 2011.Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara online dan wawancara langsung kepada 80 reponden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dengan metode Princypal Component Analysis (PCA). Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi transparansi penyelenggaraan konstruksi menurut pelaksana konstruksi di Jawa Barat terdiri dari 36 variabel yang dikelompokkan menjadi 7 faktor. Gambaran transparansi berdasarkan fase penyelenggaraan proyek dengan nilai rata-rata 71,80% dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan indikator transparansi CoST di Jawa Barat cukup transparan. Sedangkan gambaran tingkat transparansi berdasarkan badan usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai tingkat transparansi 74,18%, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai tingkat transparansi 70,80% dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) mempunyai tingkat transparansi 71,53%. Sehingga dapat disimpulkan BUMN sebagai badan usaha yang memiliki tingkat transparansi tertinggi. Kata kunci: Proyek, Transparansi, Pelaksana Konstruksi, Princypal Component Analysis ------ The implementation of government projects must have public information disclosure which consists of 3 main elements namely transparency, accountability, and public participation. The implementation of government projects in West Java but the fact is not transparent. This study aims to find out the picture of transparency according to the perception of construction implementers in the government sector and compare CoST indicators with existing conditions in the field. The study was conducted by identifying KIP indicators in the field of Construction Services and indicators issued by the Construction Sector Transparency Initiative (CoST). The population in this study is the executor of construction in West Java. The sample of this study is the executor of medium and large business construction according to Minister of Public Works Regulation No. 08 of 2011. Data collection was carried out by distributing online questionnaires and direct interviews to 80 respondents. The data analysis technique used is factor analysis with the Princypal Component Analysis (PCA) method. The results showed that factors affecting the transparency of the implementation of construction according to the executor of construction in West Java consisted of 36 variables grouped into 7 factors. The description of transparency based on the project implementation phase with an average value of 71.80% can be concluded that the implementation of the CoST transparency indicator in West Java is quite transparent. While the level of transparency is based on business entities, State-Owned Enterprises (BUMN) have a transparency level of 74.18%, Regional-Owned Enterprises (BUMD) has a transparency level of 70.80% and Private-Owned Enterprises (BUMS) has a transparency level of 71, 53%. So it can be concluded that BUMN is a business entity that has the highest level of transparency. Keywords: Projects, Transparency, Construction Executors, Princypal Component Analysis