STUDI FENOMENOLOGI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

• Main Author: Cellin Wanti Novtaline, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-01-24.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/43468/1/S_PEA_1102809_Title.pdf; http://repository.upi.edu/43468/2/S_PEA_1102809_Chapter%201.pdf; http://repository.upi.edu/43468/3/S_PEA_1102809_Chapter%202.pdf; http://repository.upi.edu/43468/4/S_PEA_1102809_Chapter%203.pdf; http://repository.upi.edu/43468/5/S_PEA_1102809_Chapter%204.pdf; http://repository.upi.edu/43468/6/S_PEA_1102809_Chapter%205.pdf; http://repository.upi.edu/43468/8/S_PEA_1102809_Appendix.pdf
• Keywords: HJ Public Finance; L Education (General)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat dalam proses penyusunannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penentuan sumber data menggunakan Exponential Discriminative Snowball Modle. Data yang didapat yaitu observasi partisipasi pasif, wawancara tak berstruktur dan dokumen pendukung. Informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang dinilai mengerti dan memahami terkait penelitian ini yaitu Pemerintah Desa dan BPD Desa Cijambu, PMD Kecamatan Tanjungsari, BPMPDKBPP serta Pelaksanan Bagian Hukum Sekda Kabupaten Sumedang. Teknik pengujian kredibilitas data menggunakan triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merujuk pada RKPDesa tahun berjalan, RKPDesa telah memuat detail rancangan berikut dengan RAB kegiatan. Dalam prosesnya, Pemerintah Desa harus memperhatikan pagu indikatif dan prioritas penggunaan dana. Pedoman penyusunan APBDesa, pendampingan dari Pemerintah Daerah, serta keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat dapat mendukung proses penyusunan APBDesa. Sedangkan peraturan terkait yang terlambat terbit dan terus mengalami perubahan, swadaya dana tidak muncul, kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai APBDesa, perangkat desa yang dinilai belum siap mengimplementasikan UU Desa, serta pendapatan perangkat desa yang tidak sepadan dengan beban pekerjaan menjadi faktor yang menghambat proses penyusunan APBDesa. Kata Kunci : Anggaran, APBDesa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa, Dana Desa This research was conducted to know the implementation of the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 about Pengelolaan Keuangan Desa related Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) also to know the support and obstacle factors in establishing process. This study used qualitative approach and used primer and secondary data. Data set was based on Exponential Discriminative Snowball Model. The data that was found are passive participation's observation, unstructured interview and other documents. The interviewees were the elected participants who comprehend and apprehend about the research such as village governments and BPD Cijambu, PMD Kecamatan Tanjungsari, BPMPDKBPP also Legal and Law Subdivision of Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang. Testing data credibility method used source triangulation and theory. The result of study shows that Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) refers to RKPDesa ongoing year. RKPDesa have plan detail with draft budgeting activities. In process, government should consider indicative cap and spending fund priority. Establishing RAPBDesa Guidance, supervising from Regional Government and also involvement and participation of public could support establishing process of APBDesa. Meanwhile, related regulation that late published and keep changing, no self- funding, and lack of information to public about APBDesa, village government officer who was judged not ready yet to implement UU Desa, also officers' income equivalent the workload becoming obstacle factors in establishing APBDesa process. Keywords : Budgeting, APBDesa, Village Fund Management, Village Governments, Dana Desa