PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU : Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998

• Main Author: Nurfitriyani, Feni Endah (Author)
• Format: Book
• Published: 2013-12-24.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/4486/1/S_SEJ_0705783_Title.pdf; http://repository.upi.edu/4486/2/S_SEJ_0705783_Abstract.pdf; http://repository.upi.edu/4486/3/S_SEJ_0705783_Table%20of%20Content.pdf; http://repository.upi.edu/4486/4/S_SEJ_0705783_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/4486/5/S_SEJ_0705783_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/4486/6/S_SEJ_0705783_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/4486/7/S_SEJ_0705783_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/4486/8/S_SEJ_0705783_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/4486/9/S_SEJ_0705783_Bibliography.pdf
• Keywords: Pendidikan Sejarah

Skripsi ini berjudul Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998). Adapun permasalahan pokoknya adalah bagaimana privatisasi BUMN di Indonesia masa Orde Baru apabila ditinjau dari peranan IMF antara tahun 1967-1998?. Dari masalah pokok tersebut, kemudian dibagi menjadi 3 pertanyaan penelitian, pertama, bagaimana kedudukan BUMN dalam perekonomian Indonesia?, kedua, bagaimana peranan IMF di Indonesia dalam hubungannya dengan privatisasi BUMN antara tahun 1967-1998?, ketiga, bagaimana dampak dari privatisasi BUMN antara tahun 1967-1998 terhadap perekonomian Indonesia?. Metode yang digunakan adalah metode historis, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis data-data dan peninggalan peristiwa masa lampau melalui empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner dengan menempatkan sejarah sebagai ilmu utama dibantu dengan konsep-konsep ilmu sosial, yaitu ilmu ekonomi dan politik. Hasil penelitian diperoleh penjelasan bahwa kedudukan BUMN dalam pandangan konstitusi sebagai pemenuh kebutuhan rakyat yang dikuasai dan dikelola oleh negara. BUMN dikenai kebijakan privatisasi yang pada mulanya sebagai konsekuensi dari pinjaman dana kepada IMF pada tahun 1966. Privatisasi BUMN masa Orde Baru diawali dari tahun 1967 setelah pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968. Setelah peraturan disahkan, maka terjadi privatisasi BUMN. Hingga akhir masa Orde Baru telah terjadi privatisasi BUMN pada sektor strategis, seperti telekomunikasi, listrik, air, batubara, kertas, perkebunan, semen, tambang minyak, dan lainnya. Peranan IMF dalam privatisasi BUMN sebagai penentu kebijakan pemerintah Orde Baru untuk melakukan privatisasi. IMF meminjamkan dana dengan syarat Indonesia bersedia melakukan privatisasi BUMN, hal tersebut disanggupi oleh pemerintah. Puncak kebijakan privatisasi masa Orde Baru adalah saat pemerintah meminjam dana kembali kepada IMF tahun 1998 untuk menanggulangi krisis moneter dengan salah satu persyaratannya privatisasi BUMN secara besar-besaran. Adapun dampak dari privatisasi BUMN yang digalakan oleh IMF melalui pemerintah Indonesia adalah mengalihkan kepemilikan BUMN kepada asing ataupun swasta, sehingga lambat laun Indonesia semakin kehilangan potensi kekayaannya dan dikuasai swasta. Maka, pinjaman dana kepada IMF membuat pemerintah selalu memiliki pinjaman dan menjadikan Indonesia tergantung terhadap dana asing. Pada akhirnya, pinjaman tersebut mensyaratkan kebijakan privatisasi yang dijalankan pemerintah Indonesia, sehingga privatisasi BUMN menjadi kebijakan ekonomi yang berjalan dibawah arahan IMF. Kata kunci: Privatisasi, BUMN, IMF, Orde Baru