KAJIAN TINGKAT KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK : Studi Deskriptif Pada Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang

• Main Author: Gustianingrum, Pratiwi Wulan (Author)
• Format: Book
• Published: 2013-08-20.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/461/1/S_PKN_0901313_TITLE.pdf; http://repository.upi.edu/461/2/S_PKN_0901313_ABSTRACT.pdf; http://repository.upi.edu/461/3/S_PKN_0901313_TABLE%20OF%20CONTENT.pdf; http://repository.upi.edu/461/4/S_PKN_0901313_CHAPTER%201.pdf; http://repository.upi.edu/461/5/S_PKN_0901313_CHAPTER%202.pdf; http://repository.upi.edu/461/6/S_PKN_0901313_CHAPTER%203.pdf; http://repository.upi.edu/461/7/S_PKN_0901313_CHAPTER%204.pdf; http://repository.upi.edu/461/8/S_PKN_0901313_CHAPTER%205.pdf; http://repository.upi.edu/461/9/S_PKN_0901313_BIBLIOGRAPHY.pdf
• Keywords: Pendidikan Kewarganegaraan

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) merupakan persoalan klasik yang selalu terjadi di setiap daerah, tidak terkecuali Kabupaten Sumedang, keberadaannya di satu sisi merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian, namun disisi lain menjadi masalah yang penanganannya sangatlah kompleks dan rumit. Terkait dengan masalah PKL ini, pihak yang berwenang menertibkannya yaitu Satpol PP, saat ini seakan-akan tidak berdaya dengan merajalelanya PKL di Kabupaten Sumedang. Razia yang dilakukan Satpol PP ini sepertinya tidak efektif dilakukan, karena pada kenyataanya PKL tersebut seperti tidak kapok dan kembali lagi berdagang di tempat yang seharusnya bersih dari PKL tersebut. Realita yang ditunjukkan melalui pra penelitian yang saya lakukan, terlihat bahwa rata - rata PKL memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Kemungkinan dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang kurang, faktor lingkungan, dan sebagainya. Terlebih lagi tingkat kesadaran hukum PKL tersebut masih jauh untuk menjadi warga negara yang baik. Perlunya optimalisasi dari pemerintah kabupaten Sumedang terutama Satpol PP dalam penegakkan Peraturan Daerah tentang K3 tersebut. Penelitian ini didasarkan pada empat rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman pedagang kaki lima lima tentang berbagai kebijakan yang mengatur K3 di Kabupaten Sumedang ?, 2. Bagaimana sikap dan perilaku pedagang kaki lima terhadap peraturan pemerintah mengenai kebijakan K3 di Kabupaten Sumedang ?, 3. Bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan kebijakan K3 khususnya dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan warga Negara yang baik ?. Pendekatan yang digunakan untuk mengungkap permasalahan-permasalahan tersebut adalah pendekatan kuantitatif, metode deskriptif dengan bentuk penelitian sampling purposif. Data-data diperoleh melalui wawancara terstruktur, observasi, studi dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. Dari hasil analisis data penelitian didapatkan bahwa : 1. Pengetahuan dan pemahaman PKL terhadap Perda K3 di Kabupaten Sumedang sangatlah rendah. 2. Sikap dan perilaku PKL terhadap keberadaan Perda K3 cukup baik karena sebenarnya mereka menerima keberadaan Perda K3 asalkan tidak merugikan mereka. 3. Kinerja Satpol PP secara keseluruhan sudah cukup baik. Tetapi ada pula satu hal pokok yang tidak dikerjakan dengan baik oleh Satpol PP yaitu mengenai peran sertanya dalam melakukan sosialisasi Perda K3 kepada PKL. Solusi yang bisa penulis ajukan harus melakukan revisi dan sosialisasi yang intensif mengenai Perda K3 di Kabupaten Sumedang yang berlaku saat ini karena Perda K3 tersebut sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan juga menyediakan tempat relokasi untuk PKL di Alun - Alun Sumedang.