ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL-POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA UNTUK ETNIS TIONGHOA DI JAWA TAHUN 1900-1942

• Main Author: Maulana Ainurrahman, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-08-28.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/46113/1/S_SEJ_1403343_Title.pdf; http://repository.upi.edu/46113/2/S_SEJ_1403343_Abstract.pdf; http://repository.upi.edu/46113/3/S_SEJ_1403343_Table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/46113/4/S_SEJ_1403343_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/46113/5/S_SEJ_1403343_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/46113/6/S_SEJ_1403343_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/46113/7/S_SEJ_1403343_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/46113/8/S_SEJ_1403343_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/46113/9/S_SEJ_1403343_Bibliography.pdf; http://repository.upi.edu/46113/10/S_SEJ_1403343_Appendix.pdf
• Keywords: L Education (General)

Skripsi yang berjudul "Analisis Kebijakan Sosial-Politik Pemerintah Hindia Belanda untuk Etnis Tionghoa di Jawa (1900-1942)" ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah Hindia Belanda melakukan politik segregasi melalui kebijakan-kebijakannya yang berdampak pada kehidupan etnis Tionghoa. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode historis, dan teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur. kebijakan-kebijakan sosial-politik pemerintah Hindia Belanda dilatarbelakangi oleh politik devide et impera (pecah belah), yang menginginkan terpecahnya bangsa-bangsa di Indonesia pada saat itu termasuk etnis Tionghoa dengan Pribumi Jawa. Pemerintah Hindia Belanda khawatir apabila etnis Tionghoa berasimilasi dan bersatu dengan Pribumi Jawa akan menimbulkan suatu masalah bagi eksistensi pemerintah Hindia Belanda sebagai penguasa di tanah jajahan. Beberapa pemberontakan terjadi yang dilakukan etnis Tionghoa bersama Pribumi Jawa terbukti cukup menyulitkan pemerintah Hindia Belanda, sehingga semaksimal mungkin pemerintah Hindia Belanda berupaya untuk mencegah adanya persatuan antara etnis Tionghoa dan Pribumi. Politik segregasi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda antara lain melalui kebijakan klasifikasi golongan (Apartheid), penempatan wilayah pemukiman dan surat jalan (Wijkenstelsel & Passenstelsel) dan pendirian sekolah Belanda khusus etnis Tionghoa yang bernama Hollandsch Chineesche School (HCS). Pelaksanaan tiga kebijakan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh adanya kecenderungan bersatunya etnis Tionghoa dengan Pribumi, meskipun terdapat masalah-masalah lain yang mendukung untuk diterapkannya kebijakan tersebut. oleh karena itu, dalam pelaksanaannya kebijakan-kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dan bersifat pecah belah dengan membedakan hak dan memisahkan golongan-golongan termasuk etnis Tionghoa dan Pribumi;---This thesis is titled "Analysis of Netherland's Socio-political Policies to The Chinese Ethnic in Java (1900-1942)" is purposed to acknowledge how the Colonial Gouverment to do such political segregation through it's policies wich impacted to ethnical livehood of Chinese. The metode wich used in this thesis is historical method, and writing techniques wich used in this thesis is literatue study. Socio-political policies of Netherland's Indie Colonial Gouverment based on politics of devide et impera (devide and congueor), to aim fractional issue to the Indonesian including Chinese ethnic to the Javanese. The Gouverment worried that if the Chinese assimilated to the Javanese will emerge serious issues the existence of Colonial Gouverment's power in it's Colonial land. Historically the colaboration between Javanese and Chinese in some uprisings proved to be dangerous to Colonial Gouverment, so the Colonial Gouverments avoid as much as it can the unity between Javanese and Chinese. The political segregation was exute through the policies of ethnical classification (Apartheid), settelments policies, and the founding of Hollands school wich specially only for the Chinese wich called Hollandsch Chineesche School (HCS). The excution of these three policies based on the tendencies of unification between the Javanese and Chinese. So in reality these policies are discriminative and dividing that differs their rights and divide the ethnical group included the Chinese and Javanese.