DETERMINAN NON PERFORMING FINANCING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Pada tahun 2017, terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS) hingga rasio Non Performing Financing (NPF) mencapai lima koma dua puluh tujuh persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio NPF pada periode tersebut melebihi standar ketentuan dari Bank Indonesia yaitu sebesar l...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Melianda Visca Wulandari, - (Author)
Format: Book
Published: 2018-08-27.
Subjects:
Online Access:Link Metadata
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Pada tahun 2017, terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS) hingga rasio Non Performing Financing (NPF) mencapai lima koma dua puluh tujuh persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio NPF pada periode tersebut melebihi standar ketentuan dari Bank Indonesia yaitu sebesar lima persen. Fenomena ini salah satunya disebabkan oleh tingginya penyaluran pembiayaan kepada nasabah tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor penentu tingkat pembiayaan bermasalah yang diproyeksikan dengan rasio NPF. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari enam Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan pada tahun 2013 - 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif eksplanatori. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) dan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh negatif terhadap NPF. Sedangkan, tingkat imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak memiliki pengaruh terhadap NPF. Hasil uji regresi secara simultan menunjukkan bahwa rasio CAR, rasio FDR dan tingkat imbal hasil SBIS memiliki pengaruh terhadap NPF. Implikasi penelitian ini yaitu bank syariah perlu melakukan pengawasan terhadap CAR agar tingkat kecukupan modal dapat terjaga dan mampu mengelola setiap risiko yang muncul. Bank syariah pun perlu melakukan pengawasan terhadap FDR dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyaluran pembiayaan sehingga pembiayaan yang disalurkan berada pada kualitas yang baik dan tidak berpotensi meningkatkan NPF. Kemudian bank syariah harus memperhatikan pula kondisi makro ekonomi agar dapat menentukan kebijakan pembiayaan secara tepat sehingga NPF dapat dikendalikan.;---In 2017, there was an increase in Non Performing Financing (NPF) in Islamic Bank until the Non Performing Financing Ratio reached five point twenty seven percent. It show that Non Performing Financing Ratio in that period exceeds the standard provision of Bank Indonesia of five percent. This phenomenon is one of them caused by the high channeling of financing to customers without accompanied by an increase in financing quality. This study aims to examine the determinants of non performing financing. This study uses secondary data taken from six Indonesian Islamic Bank that publish quarterly financial report in 2013 - 2018. This study used descriptive eksplanatory method. Data analysis technique used in this study is pooled data regression analysis. The results showed that the Capital Adequacy Ratio (CAR) and Financing to Deposit Ratio (FDR) have a significant negative effect on Non Performing Financing. While, the Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) rate has no effect on Non Performing Financing. The result of simultaneous regression show that the Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio and SBIS rate have effect on Non Performing Financing. The implication of this research is that Islamic banks need to supervise CAR so that the level of CAR can be maintained and able to manage any risks that arise. Islamic banks also need to supervise FDR by carrying out strict supervision of financing distribution so that the funds channeled are in good quality and do not have the potential to increase NPF. Then Islamic banks must pay attention to macroeconomic conditions so that they can determine financing policies appropriately so that NPF can be controlled.
Item Description:http://repository.upi.edu/46740/1/S_EKI_1401917_Title.pdf
http://repository.upi.edu/46740/2/S_EKI_1401917_Abstract.pdf
http://repository.upi.edu/46740/3/S_EKI_1401917_Table_of_Content.pdf
http://repository.upi.edu/46740/4/S_EKI_1401917_Chapter1.pdf
http://repository.upi.edu/46740/5/S_EKI_1401917_Chapter2.pdf
http://repository.upi.edu/46740/6/S_EKI_1401917_Chapter3.pdf
http://repository.upi.edu/46740/7/S_EKI_1401917_Chapter4.pdf
http://repository.upi.edu/46740/8/S_EKI_1401917_Chapter5.pdf
http://repository.upi.edu/46740/9/S_EKI_1401917_Bibliography.pdf
http://repository.upi.edu/46740/10/S_EKI_1401917_Appendix.pdf