DAMPAK PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PENCAPAIAN KINERJA INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD) DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015-2018 - Ghina Shalsabellah, - (2020)
Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. UU ini juga mengatur sumber pendanaan desa, salah satunya dengan dialokasikannya Dana Desa. Pada RPJMN 2015-2019 mentargetkan pembangunan desa untuk mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa pada 2019. Hal ini akan sangat berkaitan dengan pentingnya penyusunan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dalam upaya pencapaian target sasaran pembangunan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan apakah pengalokasian Dana Desa berdampak dalam pencapaian nilai IPD di Provinsi Jawa Barat yang diukur menggunakan regresi sederhana untuk melihat pengaruh Dana Desa dalam peningkatan pembangunan serta uji beda paired sample t test yang mengukur nilai IPD 2014 sebelum dialokasikannya Dana Desa dan 2018 sesudah dialokasikannya Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif. Sample yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 kabupaten dan 1 kota di Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh dalam peningkatan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD). Besarnya pengaruh Dana Desa dalam peningkatan nilai IPD adalah sebesar 64,4%. Nilai IPD 2014 dan 2018 juga memiliki perbedaan rata-rata atau dengan kata lain bahwa Dana Desa memiliki pengaruh terhadap nilai IPD. Adanya peningkatan nilai rata-rata IPD memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan desa. Salah satu dampak positif dari pengalokasian dana desa adalah adanya peningkatan pembangunan dan kemajuan desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan pembangunan baik fisik dan non fisik pada tiap dimensi IPD. Law on Villages Number 6 of 2014 is one of the government's commitments to encourage the expansion of welfare for all levels of society. This law also regulates funding sources for the village in the RPJMN for the period 2015-2019 which has a goal to reduce the number of underdeveloped villages to 5,000 villages and increase the number of independent villages to at least 2,000 villages by 2019. This will greatly relate to the importance of the preparation of Village Development Index (IPD) in the efforts to achieve rural development targets. This study aims to describe whether the allocation of village funds affects the achievement of IPD value in West Java province as measured using a simple regression to see how the village fund can improve development and paired sample t test hat measures the IPD 2014 value before the Village fund and 2018 is allocated after the village fund allocation. The method used in this research is description vericative. The Sample was used in this study as many as 18 districts and 1 city in West Java. The results of this study showed that the IPD values of 2014 and 2018 have an average difference or in other words that the Village Fund has an influence on the IPD value. The impact of village fund in an IPD value increase is 64,4%. The increase in the average value of IPD provides a positive impact on the development of Village development. One of the positive effects of village funding allocation is the increase of village development of, which is indicated by the improvement of both physical and non physical development on every IPD dimension.