STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODEL PENDIDIKAN SISTEM GANDA BIDANG KEAHLIAN PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA - Asep Tapip Yani, - (2007)
Penelitian ini berangkat dari masalah performa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial yang masih belum memuaskan walaupun sudah lebih sepuluh tahun mengimplementasikan kebijakan strategis model Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan model PSG di SMK bidang keahlian Pekerjaa Sosial berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) seperti tertuang dalam PP 19/2005 dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasinya.Fokus kajian tersebut mengacu pada delapan aspek standar nasional pendidikan, yakni: standar Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan, dan Penilaian, Sedangkan teori dan analisis kebijakannya mengacu pada evaluasi dalam analisis kebijakannya Dunn (1981) dan model-model bagi analisis kebijakannya Dye (1987).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metoda deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teknik observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Untuk menentukan nara sumber dan responden atau partisipan dalam pengumpulan data dan informasi, peneliti mengorganisir data sesuai dengan sumbernya, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebagai sumber data primer adalah Kepala Sekolah,Wakil Kepala Sekolah, guru-guru yang diberi tugas tambahan berkaitan dengan PSG, guru-guru mata pelajaran kejuruan, beberapa siswa, alumni, pengurus Komite Sekolah/Majelis Sekolah SMKN 15 Bandung, SMKN 3 Terbanggi Besar, dan SMKN 28 Jakarta. Sementara sumber data skunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PSG dan (»berapa hasil Monitoring Evaluasi serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PSG.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PSG di SMK Bidang Keahlian Pekeijaan Sosial dengan mengacu pada PP 19/2005 tentang SNP belum optimal. Pengelolaan penyelenggaraan pendidikannya masih belum melibatkan secara utuh partisipasi Institusi Pasangan. Adapun faktor-faktor penyebabnya antara lain: belum mantapnya pemahaman para pihak (sekolah dan DU/DI) tentang konsep PSG, daya dukung sarana dan prasarana terbatas, dan daya suai SMK bidang ini terhadap konsep PSG.Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan model PSG bidang keahlian Pekerjaan Sosial dengan mengacu pada PP 19/2005 tentang SNP belum memadai. Para pengambil kebijakan perlu mempertegas kembali pemberlakuan PSG dan SNP dengan memperjelas pedoman pelaksanaan yang spesifik. Pada tataran pelaksana PSG di lapangan juga dibutuhkan kemauan dan kemampuan untuk memahami dan merasionalisasi dengan tidak kaku menerjemahkan PSG ini dan berupaya memenuhi tuntutan standar sehingga dapat menemukan model implementasi yang betul-betul sesuai tujuan penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang terstandar. Penulis mengusulkan revitalisasi PSG bidang keahlian Pekerjaan Sosial. Sebagai usulan kongkrit, penulis mengajukan suatu model hipotetik implementasi PSG di akhir Bab V.