PERSEPSI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL - Juni Pranoto, - (2003)
Disertasi ini yang berjudul "Perspektif Jabatan Fungsional Widyaiswara dalam Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil", ditulis dengan latar belakang (1) bahwa Pendidikan dan pelatihan PNS merupakan upaya pembelajaran yang "penting sejalan adanya perubahan lingkungan strategik yang menuntut ditingkatkannya kompetensi PNS, dan bahwa lembaga Diklat PNS di Departemen, LPND dan daerah (provinsi, kabupaten/kota) perlu memiliki kapasitas untuk melakukan pembelajaran bagi PNS secara efektif, sehingga perlu didukung tenaga widyaiswara yang tepat, dalam arti tepat komposisi, kompetensi dan pembinaannya.Permasalahannya adalah, apakah manajemen kewidyaiswaraan, sejak dari proses perencanaan, pengawasan, penetapan standar kompetensi, pembinaan karier dan prestasi serta pemberdayaan telah dilaksanakan dengan efektif. Penelitian dan kajian dalam disertasi menggunakan pendekatan kualitatif dilengkapi dukungan data kuantitatif sekunder. Fokus pengamatan ditujukan pada upaya mencari jawaban atas pertanyaan penelitian yang berkaitan: (1) komposisi dan prospek kebutuhan (demand) widyaiswara; (2) karakteristik kompetensi dikaitkan dengan kedudukan, fungsi dan peran serta kesenjangan kompetensi (3) kebijakan pengadaan, seleksi, pengangkatan dan pelatihan bagi widyaiswara yang memadai (4) produktivitas kineija dan karier widyaiswara (5) pemberdayaan dan pengembangan widyaiswara secara berkelanjutan melalui akreditasi dan sertifikasi. Dengan temuan dan analisis atas aspek-aspek tersebut, diharapkan ditemukan pokok-pokok pikiran untuk digunakan sebagai bahan rujukan dalam manajemen widyaiswara dalam Diklat PNS.Hasil penelitian ini antara lain menemukan simpulan sebagai berikut: (1) ternyata bahwa penyebaran komposisi widyaiswara (profil penyebaran, perbandingan jumlah, latar belakang pendidikan, dan usia) semenjak dibentuk 1985, realitasnya belum memadai/seimbang dibandingkan tuntutan kebutuhan, maupun untuk mengantisipasi kebutuhan, akibatnya Lembaga Diklat PNS, yang tersebar di 30 provinsi, 410 lebih kabupaten/kota, dan di departemen serta LPND, belum memiliki kapasitas prima dalam menyelenggarakan "efective-leaming" sesuai prinsip "aduit learning" dan karakteristik Diklat PNS; (2) sementara standar kompetensi widyaiswara belum ditetapkan secara formal sebagai acuan yang jelas akibatnya kompetensi di bidang kependidikan (mendidik, mengajar, mengembangkan kurikulum, training need assessment, membimbing peserta dan widyaiswara yang muda, memilih dan menggunakan metoda & media, manajemen kelas, mengembangkan bahan ajar, menulis modul, mengevaluasi program, proses, hasil dan dampak pembelajaran) masih kurang menggembirakan; (3) Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, seleksi, pengangkatan, dan pelatihan bagi widyaiswara masih dilakukan kurang efektif, objektif, dan proporsional; Sementara itu (4) sumber perolehan tenaga widyaiswara kurang jelas, lebih banyak berorientasi pada pegawai mutasi atau bahkan perpanjangan usia kerja, sedang pengadaan widyaiswara luar biasa dari luar, kurang terorganisir; (5) dilihat dari segi pembinaan operasional seperti penugasan, perolehan angka kredit, pengembangan karier (keahlian dan kepangkatan) belum bisa dilakukan dengan sistematis melalui akreditasi dan sertifikasi yang memacu pemberdayaan widyaiswara secara berkelanjutan "coimtinuous improvement".Dari temuan dan kesimpulan ini bila dibiarkan akan mempunyai implikasi pada semakin rendahnya mutu Diklat PNS, terpuruknya kompetensi, daya saing dan mutu sumber-daya manusia aparatur. Oleh karena itu, direkomendasikan agar penyiapan dan pembinaan jabatan fungsional widyaiswara dalam Diklat PNS ini diteliti dan ditinjau kembali secara menyeluruh dengan memperbaiki berbagai kebijakan umum maupun kebijakan teknis serta implementasinya.