PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PT POS INDONESIA : Analisi Sistem Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan di Pusdiklatpos Bandung - Cut Zahri Harun, - (2000)
Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan salah satu sarana pengembangan sumber daya manusia (SDM) atau dikenal juga dengan personel yang diselenggarakan oleh PT Pos Indonesia (Persero). Pengoperasionalannya berupa proses belajar mengajar (PBM) dengan tujuan untuk mendidik dan melatih peserta agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Pengembangan personel ini merupakan fungsi operasional dari administrasi personel dalam melaksanakan salah satu bidang garapan administrasi pendidikan yang diselenggarakan melalui diklat.Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mencakup empat permasalahan pokok, yakni: (1) program diklat yang ditawarkan sesuai dengan visi, misi, dan strategi perusahaan; (2) training needs assessments untuk kebutuhan pengembangan SDM dilihat dari tuntutan formasi organisasi dan tuntutan tugas; (3) penyelenggaraan diklat di Pusdiklatpos; dan (4) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan diklat.Penelitian ini dilaksanakan di Pusdiklatpos Bandung. Pendekatan kualitatif digunakan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Objek penelitian ini adalah penyelenggara, widyaiswara, peserta, alumni, dan atasan langsung alumni pada program Dikti Pos Saijana VII.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) program yang ditawarkan telah disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Namun, program tersebut belum mencapai tujuan bawahan; (2) upaya pengembangan SDM melalui diklat telah disesuaikan dengan tuntutan formasi organisasi dan tuntutan tugas. Kenyataannya, program diklat dilaksanakan secara homogen sementara lowongan jabatan yang tersedia heterogen sehingga alumni membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyesuaikan diri dengan pekeijaannya di lapangan; (3) waktu yang disediakan relatif singkat sehingga tujuan diklat tidak dapat dicapai secara maksimal; (4) IPK calon peserta perlu ditingkatkan. Karena dengan merekrut input yang berkualitas tinggi diharapkan akan diperoleh output yang berkualitas tinggi pula; (5) koordinasi antarbagian dalam penyelenggaraan diklat sangat kurang; (6) kompetensi widyaiswara masih rendah dalam pelaksanaan PBM; (7) kurikulum yang disajikan kurang relevan dengan tugas yang mereka emban di lapangan. Dengan demikian, perlu adanya pengembangan kurikulum secara kontinyu sesuai dengan perkembangan di dalam masyarakat yang makin kompetitif; (8) sarana dan prasarana yang tersedia sudah mencukupi kebutuhan; (9) sementara itu, penyaluran tunjangan operasional kepada peserta tidak tepat waktu; dan (10) di samping Pusdiklatpos, atasan langsung alumni mengadakan evaluasi terhadap alumni dalam melaksanakan tugasnya di lapangan Namun, dalam melaksanakan evaluasi tidak ada pola standar dari Pusdiklatpos sehingga evaluasi dilakukan menurut cara masing-masing.