PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KONDISI PERSEKOLAHAN TERHADAP EFEKTIFITAS SEKOLAH DITINJAU DARI NILAI-NILAI KEBIJAKAN

• Main Author: Iim Wasliman, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2002-12-02.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata

Summary

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji "pengaruh faktor-faktor kondisi persekolahan terhadap efektivitas sekolah dengan mempertimbangkan faktor moderator nilai-nilai kebijakan implementasi konsep manajemen berbasis sekolah". Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif-eksplanatori, mengambil sampel 200 SD dan 100 SLTP Negeri pada 5 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Rumusan hipotesis penelitian ini adalah: "Efektivitas sekolah dipengaruhi secara positif oleh keadaan sekolah secara utuh, jika kebijakan berkenaan dengan asas kolektivitas keputusan sekolah, asas pemanfaatan sarana dan prasarana belajar, serta asas terciptanya peluang pembelajaran terselenggara secara konsisten'. Uji hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi dan menggunakan software SPSS for Windows 10.0. Hasil pengujian hipotesis dianalisis lebih lanjut dengan teknik analisis SWOT dalam rangka menyusun prediksi tentang kebijakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dalam mengimplementasikan konsep manajemen berbasis sekolah.Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas SD dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisi persekolahan dan nilai-nilai kebijakan secara signifikan sebesar 40,3 % dan efektivitas SLTP Negeri dipengaruhi oleh kondisi persekolahan dan nilai-nilai kebijakan sebesar 41,5 %. Sikap responden terhadap implementasi konsep MBS di Jawa Barat sangat bervariasi baik esensi maupun subtansinya, yang secara spesifik dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu terdapat: (1) 15 % sekolah tipe A yang proaktif ke arah pelaksanaan MBS; (2) 20 % sekolah tipe B yang baru melangkah ke arah penerimaan konsep MBS; (3) 45 % sekolah tipe C yang bersifat menunggu juklak/juknis; dan (4) 20 % sekolah tipe D'yang apatis terhadap implementasi konsep MBS. Sekolah yang proaktif terhadap implementasi konsep MBS telah menunjukkan perubahan yang sangat berarti ditinjau dari aspek kebijakan sekolah, aspek fisik dan kesejahteraan sekolah, serta telah dapat meminimalkan efek negatif pelaksanaan MBS. Sedangkan pada sekolah yang menunggu arahan dan tindak lanjut kebijakan MBS telah terjadi perubahan pola pikir, mulai tumbuh sikap penerimaan, dan peningkatan akuntabilitas sekolah terus bergulir. Adapun sekolah yang apatis pada umumnya disebabkan oleh kurangnya informasi dan lokasi wilayah sekolah serta kemampuan SDM yang belum mendukung. Setiap sekolah saat ini telah memasuki era pelaksanaan MBS dengan aksi menyusun indikator mutu proses dan hasil dari berbagai sudut pandang dan lingkup dimana sekolah berada. Sekolah-sekolah dihadapkan dengan berbagai deregulasi pihak pemerintah seperti pelaksanaan UAN dan (JAS, sehingga mendorong adanya keberanian dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Hai itu dapat diestimasi bahwa MBS akan menjadi kebutuhan sekolah sesuai dengan tahapan yang dialaminya. Oleh sebab itu, pihak sekolah pada saat ini meminta adanya kontinuitas dan sinerjik antara kebijakan yang ada di tingkat sekolah dengan pemerintah kabupaten/kota, propinsi, dan pusat. Ditinjau dari konsep analisis kebijakan dapat dikemukakan bahwa MBS dapat ditindaklanjuti melalui perbaikan pada tataran pelaksanaan dan evaluasi, dan masih banyak peluang sumberdaya sekolah yang belum dioptimalkan untuk kepentingan implementasi MBS.Penelitian ini me. eKomendasikan agar MBS dilaksanakan berdasarkan tahapan (1) analisis kewilayahan, potensi sumberdaya sekolah, penilaian kelayakan sekolah, tipologi sekolah; (2) uji coba yang sistematis dan terukur tingkat ketercapaiannya; (3) pemberian sokongan melalui pemberian block grant untuk mengembangkan keunggulan sekolah. Internalisasi dan sosialisasi MBS pada masyarakat umum melalui berbagai media, agar dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Kebijakan yang berkenaan dengan inovasi masih perlu adanya dukungan birokrasi mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota sampai dengan kecamatan sebagai pengendali di lapangan dan berperan sebagai mediator yang menengahi apabila ada konflik

Item Description

http://repository.upi.edu/55965/1/D_ADPEND_999881_table_of_content.pdf
http://repository.upi.edu/55965/2/D_ADPEND_999881_chapter1.pdf
http://repository.upi.edu/55965/3/D_ADPEND_999881_chapter2.pdf
http://repository.upi.edu/55965/4/D_ADPEND_999881_chapter3.pdf
http://repository.upi.edu/55965/5/D_ADPEND_999881_chapter4.pdf
http://repository.upi.edu/55965/6/D_ADPEND_999881_chapter5.pdf
http://repository.upi.edu/55965/7/D_ADPEND_999881_bibliography.pdf
http://repository.upi.edu/55965/8/D_ADPEND_999881_appendix.pdf