SISTEM MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN : Suatu Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar di Propinsi Sumatera Barat - Yahya, - (2003)
Kajian penelitian ini berkaitan dengan sistem manajemen pembiayaan pendidikan khususnya di Sekolah Dasar Sumatera Barat. Studi ini dianggap relevan sebagai upaya mencari tahu makna investasi dalam pendidikan, bagaimana mengelola investasi, serta perangkat apa yang dibutuhkan di dalam operasionalnya sehingga pendidikan terlaksana secara adil, merata, layak, efektif dan efisien sebagai cerminan suatu pelayanan yang berkualitas.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuannya adalah untuk mengungkap sistem pembiayaan Sekolah Dasar secara umum di Sumatera Barat, mendeskripsikan pembiayaan pendidikan Sekolah Dasar dilihat dari tingkat kemampuan bayar (ability to pay) masyarakat yang berbeda serta menganalisis potensi apa yang mungkin dikembangkan untuk mendukung pembiayaan.Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan tujuan berstrata (stratified purposive) yang diambil dari tiga wilayah. Wilayah satu adalah Kabupaten Agam, wilayah dua adalah Kota Padang dan wilayah tiga adalah Kabupaten Solok. Masing-masing Kabupaten/Kota dikategorikan lagi pada Kecamatan yang memiliki tingkat kemampuan bayar yang berbeda yakni kemampuan bayar yang tinggi dan rendah dengan indikatornya adalah jumlah keluarga sejahtera III dan dan dibawah keluarga sejahtera. Masing-masing kecamatan dipilih satu Sekolah Dasar inti dan satu sekolah imbas.Temuan penelitian menggambarkan bahwa; Pertama, sistem pembiayaan pendidikan sekolah dasar di Sumatera Barat masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat (91,4%). Biaya yang diterima sekolah selain gaji dan iuran BP3 sulit diprediksi jumlah maupun waktunya sehingga tidak dapat dijadikan basis perencanaan program di sekolah. Belum ditemukan suatu standar satuan biaya (unit cost) per orang siswa SD sehingga mempersulit estimasi pengalokasian dana. Dari dana yang ada Rp 424.205 baru 14,8% yang digunakan untuk operasional sekolah selain gaji. Kedua, sistem pembiayaan yang ada belum mempertimbangkan tingkat kemampuan bayar masyarakat (ability to pay) sehingga layanan pendidikan yang bersifat adil, merata dan layak belum tercapai dengan baik. Ketiga, faktor budaya dengan sistem kekerabatan matri iineai di Sumatera Barat dapat direkayasa dan diberdayakan untuk mendukung pembiayaan pendidikan Sekolah Dasar sebab tanggungjawab atas rumpun keluarga (kaum) masih melekat pada masyarakat Minangkabau yang berada pada wilayah teritorial adat (nagari).Penelitian ini akhirnya merekomendasikan suatu formula sebagai hasil reduksi atas sistem pembiayaan yang ada. Formula ini dimungkinkan mengakomodir seluruh sumber daya yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan Sekolah Dasar diantaranya pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, orang tua murid dan masyarakat.