SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN

• Main Author: Maman Rusmana, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2005-02-01.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/56163/1/D_ADPEND_999829_table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/56163/2/D_ADPEND_999829_chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/56163/3/D_ADPEND_999829_chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/56163/4/D_ADPEND_999829_chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/56163/8/D_ADPEND_999829_chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/56163/7/D_ADPEND_999829_chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/56163/5/D_ADPEND_999829_bibliography.pdf; http://repository.upi.edu/56163/6/D_ADPEND_999829_appendix.pdf
• Keywords: L Education (General)

Dinas pendidikan dalam penelitian ini adalah Dinas Kabupaten Garut Jawa Barat. Persolalan mendasar sebagai fokus masalah adalah "Bagaimanakah sistem pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien pada Pemerintah Kabupaten Garuf Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui "Sistem pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien pada Pemerintah Kabupaten Garut Jawa BarafPenelitian ini menggunakan metode "kualitatif deskriptif dan menggunakan analisis SWOT. Sampel ditentukan secara purvossive dengan menetapkan responden atau orang kunci (Key informan) para pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan {observasi partisipan), dan bahan-bahan dokumen yang dilaksanakan sejak Juli 2002 sampai dengan Juli 2003.Hasil temuan penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: "belum ada strategi yang jelas untuk menyusun mekanisme pembiyaan pendidikan untuk kebutuhan pembelajaran di tingkat pengambil kebijakan pada Pemerintah Kabupaten Garut yang bersumber dari APBD kabupaten, pemerintah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi, dan Depdiknas yang bersumber dari APBN, Jika strategi penganggaran penyelenggaraan pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Garut tidak dilakukan secara komprehensif yang didasarkan atas kebutuhan riil program pembelajaran pada satuan pendidikan baik di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah serta SMA/SMK, maka berimplikasi pada kualitas pendidikan secara umum sulit ditingkatkan. Kemudian apabila elemen-elemen yang terlibat di dalam penentuan kebijakan seperti Bupati, Bappeda, DPRD, Dinas Pendidikan kabupaten dan provinsi belum mampu mengelaborasi visi dan misi pendidikan pada tataran sistem yang lebih operasional,maka sebagai implikasinya akan sulit menentukan anggaran secara tepat berapa anggaran yang layak untuk pendidikan secara keseluruan.Sebagai solusinya penelitian ini akhirnya memberi saran atau merekomendasikan model yang menggambarkan sistem pembiayaan pendidikan pada tingkat kabupaten dan sekolah untuk kebutuhan pembelajaran yang efektif dan efisien. Model ini memberi peluang untuk memperoleh otonomi yang tinggi bagi sekolah-sekolah tertentu yang perolehan dana pembelajarannya memenuhi kebutuhannya. Sedangkan bagi sekolah-sekolah yang perolehan dana pembelajarannya rendah mendapat pembinaan yang intensif dari pemerintah sampai sekolah itu pada satu saat memiliki otonomi yang tinggi pula. Sekolah-sekolah yang memiliki sumber dana pembelajaran dari masyarakat yang rendah, dengan sistem ini mendapat subsidi silang sesuai ketersediaan aana yang dikelola oleh pihak independen yang disepakati bersama dibawah pengawasan pemerintah dan masyarakat. Sebagai bagian dari pemberdayaan sekolah dalam pembelajaran sekolah-sekolah diberi perangsang untuk berprestasi secara kompetitif. Jika sekolah tersebut pada waktu tertentu memenuhi persyaratan kualitas yang ditentukan, maka sekolah tersebut memperoleh dana pembinaan yang cukup berarti sebagai bukti sekolah itu berprestasi.