DESAIN ORGANISASI PENDIDIKAN DALAM IMPLEMTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

• Main Author: Syaiful Sagala, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2003-01-08.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/56169/1/D_ADPEND_999807_table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/56169/2/D_ADPEND_999807_chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/56169/3/D_ADPEND_999807_chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/56169/4/D_ADPEND_999807_chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/56169/6/D_ADPEND_999807_chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/56169/8/D_ADPEND_999807_chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/56169/5/D_ADPEND_999807_bibliography.pdf; http://repository.upi.edu/56169/7/D_ADPEND_999807_appendix.pdf
• Keywords: L Education (General)

inas pendidikan dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kabupaten Garut dan Kota Bandung. Persolalan mendasar sebagai fokus masalah adalah wBagaimanakah desain organisasi pendidikan dilihat dari budaya, perilaku, iklim, dan lingkungan organisasi pendidikan diselenggarakan secara efektif untuk mencapai visi dan misi pendidikan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garaut dan Kota Bandung dalam implementasi kebijakan otonomi daerahTujuan Penelitian ini ingin mengetahui "Desain organisasi yang efektif mencapai visi dan misi pendidikan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah pada Dinas Pendidikan Penelitian ini menggunakan metode "kualitatif deskriptif dan menggunakan analisis SWOT. Sampel ditentukan secara purvossive dengan menetapkan responden atau orang kunci {Key informan) para pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat, Kabupaten Garut, dan Kota Bandung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan (<observasi partisipan), dan bahan-bahan dokumen yang dilaksanakan sejak Juli 2001 sampai dengan Mei 2002. Hasil temuan penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: Penyelenggara pendidikan yaitu kepala dinas pendidikan hanya melaksanakan kegiatan rutin yang ditugaskan Kepala Daerah kemudian para pejabat dan pegawai pada Dinas Pendidikan melaksanakan tugas atas dasar instruksi atasannya masing-masing dan atau ada permintaan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat diberikan atas persetujuan atasan dan atauran yang berlaku. Kesimpulan ini memberi makna Dinas Pendidikan menganut paradigma birokratik yang dapat mempersempit ruang pemberdayaan sekolah sebagai satuan pendidikan yang jika dibiarkan berlanjut akan memandulkan fungsi-fungsi manajemen pendidikan itu sendiri yang akhirnya mengakibatkan SDM yang kurang kompetitif. Sebagai implikasinya adalah "muncul sengketa kapling yang jika dibiarkan berlanjut, maka dimungkinkan akan berubah menjadi sengketa orientasi kewenangati". Penyelenggaraan administrasi pendidikan pada Pemerintah Daerah terpecah-pecah, mengakibatkan sistem organisasi pendidikan rumit dan kompleks.Sebagai solusinya penelitian ini akhirnya memberi saran atau merekomendasikan perubahan organisasi Dinas Pendidikan di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dikonversi menjadi Badan Pendidikan Daerah yang dapat mengarahkan perubahan kualitatif (qualitative improvement) yang kompetitif dalam memberdayakan satuan pendidikan di daerah sehingga mencapai tingkat layanan pendidikan yang efektif dan unggul. Untuk memenuhi legal aspek Badan Pendidikan ini Pemerintah Daerah yaitu eksekutif bersama legislatif sebaiknya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur kedudukan dan fungsi Badan Pendidikan Daerah mengacu pada prinsip profesionalisme dan otonomi pendidikan.