Tata Kelola Kebijakan Olahraga Berdasarkan Perspektif Pembangunan melalui Olahraga : Secondary Data Project in Handball

• Main Author: Lesmana, Irfan Benizar (Author)
• Format: Book
• Published: 2020-08-27.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata

Summary

Tujuan penelitian ini adalah untuk merevitalisasi tata kelola olahraga berdasarkan konsep pembangunan melalui olahraga. Studi deskriptif kuantitatif dilakukan menggunakan Smolianov and Zakus ideal-type Questionnaire terhadap pelatih Timnas bolatangan 2012-2019. Dalam rangka memperoleh pemahaman lebih komperhensif, Wawancara semi-terstruktur dilakukan berdasarkan tema kajian mikro, meso dan makro terhadap pakar kebijakan olahraga di indonesia, dan Qualitative Content Analysis dilakukan berdasarkan dokumen kebijakan nasional. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondisi tata kelola level mikro bolatangan adalah 3,3/sedang dengan persepsi negatif 15%, netral 38% dan positif 49%; kondisi tata kelola level meso bolatangan adalah 3,1 dengan persepsi negatif 12%, netral 48% dan positif 40%; kondisi tata kelola level makro bolatangan adalah 3,3/sedang, dengan persepsi negatif. 17%, netral 34% dan positif 50%; dan kondisi tata kelola bolatangan di Indonesia adalah 3,2/sedang dengan persepsi negatif 14%, netral 41% dan positif 41%. Peran bolatangan berdasarkan payung SDP adalah menjadikan bolatangan sebagai bagian integral dalam aktivas pemuda. Untuk mendorong tata kelola Sistem Keolahragaan, para pakar di bidang keolahragaan memiliki tanggung jawab penting untuk berinterelasi dengan para pemangku kebijakan dalam satu kesamaan visi yaitu pembangunan melalui olahraga. Kemenpora memiliki kewajiban yang amat besar untuk menyusun rancangan teknokratik sebagai bahan awal dokumen RPJP bidang olahraga. Sebagai implikasi demokrasi sistem politik, diperlukan refleksi terhadap UU. SKN dalam konteks pembentukan perpres olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi. Usaha untuk mendorong konsep pembangunan melalui olahraga berfokus pada RPJP dan RPJMN seiring dengan pencanangan SDP dalam payung SDG's oleh PBB tahun pembangunan 2015-2030, Praktiknya dimulai sejak konstelasi politik tertinggi, yaitu ketika pemilihan presiden dan wakil presiden

Item Description

http://repository.upi.edu/56332/1/T_POR_1808670_Title.pdf
http://repository.upi.edu/56332/2/T_POR_1808670_Chapter1.pdf
http://repository.upi.edu/56332/7/T_POR_1808670_Chapter2.pdf
http://repository.upi.edu/56332/6/T_POR_1808670_Chapter3.pdf
http://repository.upi.edu/56332/4/T_POR_1808670_Chapter4.pdf
http://repository.upi.edu/56332/3/T_POR_1808670_Chapter5.pdf
http://repository.upi.edu/56332/5/T_POR_1808670_Appendix.pdf