PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN APBDES BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 DESA KARANGPAKUAN KECAMATAN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG - Nenden Al Azhar, - (2020)
Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan program yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang adalah pemerintah desa yang mendukung adanya Good Governance khususnya akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam perencanaan APBDes Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan teknik semi-terstruktu. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah desa yang menjalankan penyelenggarakan pemerintah dan pihak Badan Permusyawarata Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangpakuan cukup baik dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun untuk dalam evaluasi terdapat perbedaan yang seharusnya Bupati/walikota yang melakukan evaluasi perdes tentang APBDes sedangkan realitanya tidak dengan Bupati/Walikota tetapi oleh pihak kecamatan, hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) hanya memverifikasi perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Accountability is the government's responsibility to report and present programs that have been implemented to the public. This accountability is carried out so that the government can be transparent with the commitments that have been formed in its implementation. The Karangpakuan Village Government, Darmaraja District, Sumedang Regency is a village government that supports good governance, especially accountability and transparency. This study aims to assess the accountability and transparency of the village government in the APBDes planning of Karangpakuan Village, Darmaraja District, Sumedang Regency. This study uses qualitative methods, data collection techniques used in the form of interviews with semi-structured techniques. Interviews were conducted with the village government who runs the government administration and the Village Consultative Body (BPD) as representatives of the community. The results of this study indicate that the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Karangpakuan Village is quite good in applying the principles of accountability and transparency in the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). However, in the evaluation there is a difference that the Regent/Mayor should evaluate the village regulation on the APBDes while in reality it is not with the Regent/Mayor but by the sub-district, this is the Village Community Empowerment Service (DPMD) only verifying the village regulation on Village Revenue and Expenditure Budget.