STUDI IMPLEMENTASI STANDAR MINIMAL MANAJEMEN (SMM) PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT - Dawud Muhammad, - (2011)
PKBM di Jawa Barat pada tahun 2010 tercatat sebanyak 1613 PKBM yang tersebar di beberapa kota diantaranya PKBM yang terdapat di Kota Cimahi berjumlah 23 PKBM. Sejak tahun 2001 telah disusun dan disosialisasikan Standar Minimal Manajemen (SMM) PKBM, namun sampai saat ini masih diragukan pemahaman dan penerapannya oleh pengelola PKBM. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana implementasi SMM dalam pengelolaan PKBM di kota Cimahi ?, 2). Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan SMM pada PKBM di kota Cimahi?, 3). Apakah program PKBM dapat diselenggarakan secara efektif dengan diterapkannya SMM PKBM di Kota Cimahi? Landasan teori yang digunakan adalah konsep manajemen, serta unsur-unsurnya yang terdiri dari planning (perencanaan) , organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan) ,dan controlling (pengendalian/pengawasan) dan konsep Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan fungsi Pendidikan Luar Sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh jumlah PKBM yang berada di Kota Cimahi yaitu sebanyak 23 PKBM. Sedangkan yang menjadi sample adalah seluruh populasi itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa jumlah populasi tersebut memungkinkan untuk di jadikan sample. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket, wawancara, studi literatur dan studi dokumentasi. Responden yang diteliti yaitu 23 pengelola PKBM dengan hasil penelitian meliputi : (1) Penerapkan SMM pada program PKBM oleh pengelola belum diterapkan secara penuh, namun PKBM dalam menyelenggarakan program-programnya telah mendekati penerapan indikator-indikator SMM. (2) kendala yang dihadapi dalam menerapkan SMM karena keterbatasan kemampuan pengelola dan kurangnya pemahaman mengenai implementasi SMM, (3) program PKBM dapat berjalan efektif dengan menerapkan SMM pada program PKBM, dengan pemahaman pengelola tentang SMM secara benar. Kesimpulan penelitian adalah dalam penerapan indikator SMM pengelola belum dapat mengimplementasikan dengan baik seperti standar gedung, standar fasilitas, standar pembelajaran dan lain-lain. Begitu pula dengan pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi serta alur atau mekanisme penerapan SMM masih sangat rendah. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan SMM adalah kurangnya pemahaman pengelola terhadap SMM, keterbatasan biaya yang dimiliki oleh PKBM, serta sumber daya yang belum memadai sehingga penerapan SMM belum optimal. Selain itu, pihak pemerintah belum maksimal dalam proses sosialisasi SMM pada pengelola PKBM. Program PKBM akan menjadi efektif dan sistematis apabila SMM diterapkan seutuhnya sesuai dengan tujuan dan harapan dari SMM tersebut. Karena pada hakekatnya SMM adalah pedoman yang mempermudah pengelola dalam menyelenggarakan PKBM.