TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGA-NEGARAAN (Studi Kasus di Universitas Pendidikan Indonesia)
Penelitian ini berjudul "Tata kelola bidang kepegawaian pada Perguruan Tinggi Negeri badan hukum dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan" (Studi kasus di Universitas Pendidikan Indonesia/UPI), bertujuan untuk menemukan formulasi sistem pengelolaan pegawai dan sistem tunjangan kinerja....
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2021-08-27.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Penelitian ini berjudul "Tata kelola bidang kepegawaian pada Perguruan Tinggi Negeri badan hukum dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan" (Studi kasus di Universitas Pendidikan Indonesia/UPI), bertujuan untuk menemukan formulasi sistem pengelolaan pegawai dan sistem tunjangan kinerja. Alasan dilaksanakannya penelitian ini karena pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh) di UPI, khususnya di bidang kepegawaian dipandang bermasalah dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Tenaga Kependidikan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan: sistem pengelolaan pegawai di UPI menerapkan multi sistem kepegawaian dengan disparitas hukum kepegawaian yang dirasakan diskriminatif dalam penegakkannya, dan telah menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga kependidikan karena terabaikannya hak-hak kepegawaian baik dalam aspek pengembangan karir dan aspek finansial antara lain sistem Tunjangan Kinerja yang tidak sesuai dengan aturan. Hal ini disebabkan, selain oleh sikap Pemerintah terhadap PTNbh yang dianggapnya sudah mandiri, juga lemahnya regulasi sistem kelembagaan dan kepegawaian di PTNbh. Oleh karena itu perlu memulihkan hak-hak pegawai di PTNbh dengan membuat Undang-Undang PTNbh yang mewadahi, menaungi dan melingkupi semua aspek dari pengembangan PTNbh yang membawa dampak strategis guna memberikan jaminan, perlindungan, perlakuan hukum yang adil, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama bagi Tenaga Kependidikan sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai warga negara. |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upi.edu/66356/1/D_PKn_1302443_Title.pdf http://repository.upi.edu/66356/2/D_PKn_1302443_Chapter1.pdf http://repository.upi.edu/66356/3/D_PKn_1302443_Chapter2.pdf http://repository.upi.edu/66356/4/D_PKn_1302443_Chapter3.pdf http://repository.upi.edu/66356/5/D_PKn_1302443_Chapter4.pdf http://repository.upi.edu/66356/6/D_PKn_1302443_Chapter5.pdf http://repository.upi.edu/66356/7/D_PKn_1302443_Appendix.pdf |