PERANAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN (Studi Deskriptif Analisis Terhadap Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung) - Aldira Dwi Yunianto, - (2021)
ABSTRAK ALDIRA DWI YUNIANTO (1700157). PERANAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN (Studi Deskriptif Analisis Terhadap Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung) Kesadaran hukum menjadi faktor yang sangat penting bagi kehidupan, khususnya di waktu pandemi Covid-19. Kondisi ideal di masyarakat dapat tercipta apabila setiap elemen yang terlibat di dalamnya dapat mematuhi hukum yang berlaku, tak terkecuali dengan peraturan tentang penerapan protokol kesehatan. Akan tetapi, realitas yang terjadi adalah masih banyak masyarakat yang melakukan tindak pelanggaran protokol kesehatan. Data dari Satpol PP Kota Bandung menunjukkan bahwa pada bulan Juni 2021 terdapat 2044 pelanggaran untuk perorangan dan 290 pelanggaran untuk pelaku usaha di Kota Bandung. Realitas tersebut menandakan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagai pihak yang berwenang dalam penegakan hukum dan pendisiplinan tentang protokol kesehatan sehingga memiliki tanggung jawab dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendektan kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan sudah berjalan dengan cukup baik, namun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, yaitu: (1) Pengetahuan hukum masyarakat dinilai sangat baik, (2) Pemahaman hukum yang dimiliki oleh masyarakat terhadap peraturan tentang protokol kesehatan dapat dikategorikan baik, (3) Sikap hukum dinilai cukup karena sebagian besar masyarakat menerima peraturan protokol kesehatan, namun terdapat masyarakat yang juga menolak, dan (4) Pola perilaku hukum dalam mematuhi protokol kesehatan terbilang masih rendah atau dapat dikategorikan buruk. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Protokol Kesehatan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 ABSTRACT ALDIRA DWI YUNIANTO (1700157). THE ROLE OF THE COVID-19 TASK FORCE IN INCREASING COMMUNITY LEGAL AWARENESS ABOUT THE IMPLEMENTATION OF THE HEALTH PROTOCOL (Descriptive Study of Analysis of the Bandung City Level Covid-19 Handling Task Force) Legal awareness is a very important factor for life, especially during the Covid-19 pandemic. Ideal conditions in society can be created if every element involved in it can comply with applicable laws, not implementing regulations regarding the application of health protocols. However, the reality is that there are still many people who violate health protocols. Data from the Bandung City Satpol PP shows that in June 2021 there were 2044 violations for individuals and 290 violations for business actors in Bandung City. This reality indicates that the legal awareness of the community is still low in implementing health protocols. Therefore, the role of the Covid-19 Handling Task Force is needed as a party involved in law enforcement and disciplining health protocols so that they are responsible for increasing public legal awareness. This research uses a quantitative approach and a descriptive method. The results of the study show that the role of the Covid-19 Handling Task Force in increasing public legal awareness regarding the application of health protocols has been going well, but has not been maximized. This can be seen from the awareness of public legal awareness in the application of health protocols, namely: (1) The community's legal knowledge is considered very good, (2) The legal understanding of the community towards regulations on health protocols can be categorized as good, (3) The legal attitude that is considered good enough because most people accept the regulatory protocol, but there are people who also refuse, and (4) The pattern of legal behavior in complying with health protocols is low or can be categorized as bad. Keywords: Legal Awareness, Health Protocol, Covid-19 Handling Task Force