EFEKTIVITAS PENERAPAN PELICAN CROSSING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (Studi Kasus Pada Ruas Jalan Asia Afrika Kota Bandung) - Juang Pratama Abdi, - (2021)
Hak atas rasa aman merupakan satu dari sepuluh hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Salah satu upaya dalam pemenuhan hak atas rasa aman yakni tersedianya fasilitas publik yang aman dan nyaman. Hal ini sebagai bagian dari bentuk pelaksanaan kebijakan publik yang diselenggarakan oleh pemegang kebijakan (pemerintah) sesuai dengan teori Anderson (1979), Carl J. Federick, Burdock, dan Dunn (2003). Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan lembaga publik yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan dalam bidang perhubungan. Salah satu upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan ialah menyediakan fasilitas publik yang tersebar di setiap sudut Kota Bandung termasuk fasilitas penyeberangan Pelican Crossing. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas kebijakan penerapan fasilitas penyeberangan Pelican Crossing dengan fokus mengetahui dan menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari penerapannya dalam upaya pemenuhan hak atas rasa aman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Partisipan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Anggota Unit Dikyasa Satlantas Polrestabes Kota Bandung, dan masyarakat pengguna fasilitas penyeberangan Pelican Crossing. Hasil penelitian ini yakni; 1) Proses perencanaan dalam penerapan Pelican Crossing; 2) Implementasi dari penerapan Pelican Crossing; 3) Efektivitas dari penerapan Pelican Crossing dalam upaya memenuhi hak atas rasa aman bagi warga Kota Bandung; dan 4) Kendala dan solusi terhadap penerapan Pelican Crossing di Kota Bandung. Fulfillment the right to security of the person is one of the human rights according to Law of the Republic of Indonesia No. 39 of 1999 on Human Rights. This is part of the form of public policy implementation organized by policy holders (government) in accordance with the theory of Anderson (1979), Carl J. Federick, Burdock, and Dunn (2003). Dinas Perhubungan Kota Bandung is a public institution has the main task of service in the field of transportation. One of the efforts the main tasks and service functions is provide Pelican Crossing' policy in every corner of the city of Bandung. The purpose of this research is find out how effective the implementation of the Pelican Crossing with a specific to knowing and analyzing the planning, implementation, and evaluation of the Pelican Crossing's implementation. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques used interview, observation, and documentation studies. The participants in this study were the Kasi Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung, members of Satlantas Polrestabes Kota bandung, and the Pelican Crossing users. The results are; 1) The planning process of the Pelican Crossing; 2) Implementation of the Pelican Crossing; 3) The effectiveness of the Pelican Crossing as an effort to fulfill the right to security of the Bandung citizens; and 4) Constraints and solutions for the implementation of Pelican Crossing in Bandung City