IMPLEMENTASI CIVIC VIRTUE MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BANDUNG (Studi deskriptif SMA Negeri 4 Bandung) - Diah Istikomah, - (2021)
Program Indonesia Pintar merupakan program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi peserta didik yang putus sekolah. Dengan adanya Program Indonesia Pintar ini diharapakan meminimalisir angka putus sekolah dan mendukung program wajib sekolah 12 tahun. Program Indonesia Pintar ini diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) guna membantu pemerataan pendidikan. sejalan dengan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28C dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Dapat simpulkan bahwa negara harus memberikan pendidikan kepada setiap warga negaranya dari berbagai kalangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif dalam pendekatan kualitatif sangat tepat pada penelitian ini karena bisa menggambarkan fakta-fakta secara luas yang akan ditemukan dilapangan. Pada penelitian ini sampel yang menjadi tujuan penelitian adalah Peserta didik yang menerima Program Indonesia Pintar di SMAN 4 Bandung. Hasil penelitian menunjukan bahwa sasaran Program Indonesia di SMAN 4 Bandung ini sebanyak 166. Dalam pelaksanaannya Program Indonesia Pintar ini sangat membantu peserta didik untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Kata Kunci: Pemerataan Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Progam Indonesia Pintar Program Indonesia Pintar is a policy program created by the government to address students from dropping out of school. With Program Indonesia Pintar it is expected to minimize the dropout rate and support the 12 year compulsory school program. Program Indonesia Pintar is given to students who come from underprivileged as evidenced by Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) to help equitable education. In line with 1945 Constitution of Republic of Indonesia Article 28C and Article 31 paragraph (1) and paragraph (2), that every citizen has the same right to get education and is obliged to attend basic education and governs compulsory funding. It can be concluded that the state must provide education to every citizen of all walks of life. This study aims to determine the implementation of Program Indonesia Pintar policy in an effort to equalization in education at high schools in Bandung. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. In this study, the sample that became the research objective were students who received Program Indonesia Pintar at SMAN 4 Bandung. The results showed that the Indonesian Program at SMAN 4 Bandung was 166. In implementing Program Indonesia Pintar, it is very helpful for students to meet the needs of their school. Keywords: Equal Distribution of Education, Education Policy, Program Indonesia Pintar.