STUDI TENTANG PERSEPSI NARAPIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM RESOSIALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI KAJIAN ANDRAGOGI: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy, Kotamadya Bandung - Thamrin, Husni (2013)
Pada sistem pemasyarakatan di negara kite, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 tahun 1995, dan Peraturan Menten Kehakiman (No.02-PK.04.10. th. 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Lembaga Pemasyarakata^ disamping melaksanakan fungsi sebagai lembaga penegakan hukum yang memberikan'derita berupa isolasi sosial (penjara), juga melaksanakan peran lembaga pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar kejeraan narapidana - ketidakinginan untuk melakukan lagi tindak pidana - dilandasi oleh kesadaran hukumnya. Untuk itu diupayakan agar pada diri narapidana terjadi perubahan sikap yang berlanjut dengan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Warga belajar (warga binaan) narapidana tergolong "orang dewasa" dengan later belakang yang variatit7homogen. Atas dasar itu maka tinjauan masalahnya dan sudut pandang andragogi. Sedangkan yang dijadikan landasan pokok teorinya adalah sebagai berikut: a "Kebanyakan cara-cara bertingkah laku yang diambil seseorang selaras dengan konsep dirinya, maka cara yang baik untuk mengubah perilaku seseorang adalah dengan mengubah konsep dirinya (Carl Rogers); b. "Perubahan sikap dalam konteks sosial budaya merupakan proses ajar (learning). Proses ini dipengaruhi oleh faktor motivasi sebagai unsur psikologis yang memacu derajat ke arah perubahan dan pengembangan ajar, yang pada orang dewasa banyak ditentukan oleh kebutuhannya (need) mulai dari kebutuhan fisik-biologis sampai padataraf aktualisasi diri (AH. Maslow) Fokus masalahnya adalah : sejauhmana warga belajar narapidana mengembangkan konsep dirinya melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan pada upaya resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menjadikannya sebagai warga yang sadar hukum, mandiri dan berintegrasi dengan masyarakat. Metode penelitiannya adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh temuan sebagai berikut: 1 UU Pemasyarakatan yang nota bene pertama kali sejak bangsa Indonesia merdeka - yang dibuat tahun 1995 (No. 12/1995) - hingga sekarang belum ditindak lanjuti dengan UU Organiknya sehingga secara yuridis - formal belum dapat diterap - Yang sekarang dijadikan rujukan adalah Keputusan Menteri Kehakiman yang dibuat/dikeluarkan tahun 1990 (No. 02-PK.04. 10 tahun 1990) yang tidak bertumpu pada undang-undang yang bersifat nasional. 2 Model belajar pada pembinaan narapidana tidak disiapkan oleh instansi pusat - dalam hal ini DITJEN Pemasyarakatan - melainkan diserahkan pada kebijakan instansi bawahannya yaitu KANWEL Departemen Kehakiman dan atau LAPAS yang bersangkutan. "stigma" (pemberian cap sebagai penjahat) pada kehidupan masyarakat yang menyebabkan kecilnya dukungan masyarakat. Saran-saran yang diajukan adalah, yang bersifat praktis berupa : pengangkatan pegawai personil Lembaga Pemasyarakatan yang khusus berperan sebagai sumber belajar pada pendidikan luar sekolah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan; penentuan metodologis yang "up to date" dengan model-model belajar interaktif; optimalisasi peran sumber daya yang ada; serta pembentukan lembaga mediasi bagi narapidana yang akan terjun ke masyarakat; sedangkan saran yang teoritik penelitian mengenai tema : "Peran anggota keluarga dalam menunjang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan"; dan'tfektivitas pembelajaran narapidana dalam pembinaan kesadaran hukumnya melalui proses dinamika kelompok"